Ketik disini

Headline Politika

Ainul: Penundaan Sesuai PKPU

Bagikan

MATARAM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mataram resmi menunda pelaksanaan pemilu kepala daerah di Kota Mataram hingga 2017. Hal itu dikatakan Ketua KPU Mataram H M Ainul Asikin kepada Lombok Post kemarin. Menurut dia penundaan tersebut sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

a�?Benar kami sudah resmi menunda pelaksanaan pilkada Mataram hingga 2017 sesuai PKPU,a�? kata Ainul Asikin kemarin (13/8).

Penundaan pelaksanaan pilkada di Mataram itu dilakukan menyusul hanya satu pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Mataram yang mendaftar ke KPU. Bahkan meskipun KPU sudah memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota Mataram hingga 11 Agustus 2015 tidak ada pasangan calon lain yang mendaftar ke KPU.

Mengacu pada pasal 89 PKPU 12 Tahun 2015 menyatakan dalam hal sampai dengan akhir pendaftaran pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon mendaftar, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama tiga hari.

Selanjutnya jika sampai berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran pasangan calon hanya terdapat satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan pemilihan diselenggarakan pada pemilihan serentak berikutnya.

Di antara pasal 89 dan pasal 90 disisipkan satu pasal yakni pasal 89 A. Adapun bunyi pasal tersebut adalah dalam hal berdasarkan hasil penelitian perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tidak ada atau hanya 1 (satu) pasangan calon yang memenuhi persyaratan, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pendaftaran pasangan calon paling lama 3 (tiga)
hari. Pasangan calon yang telah ditolak atau telah dinyatakan tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diusulkan dalam pendaftaran.

Sementara itu proses musyawarah untuk menyelesaikan sengketa yang berlangsung di Bawaslu NTB kemarin kembali ditunda. Pasalnya, pihak pemohon yakni pasangan H Salman a�� Jana Hamdiana beserta kuasa hukumnya tidak hadir. Adapun pihak termohon KPU Matam yang didampingi kuasa hukumnya DA Malik hadir beberapa menit sebelum sidang dimulai.

Dalam kesempatan itu DA Malik mempertanyakan jadwal musyawarah termasuk kapan dimulainya proses sengketa tersebut. Menurut dia itu perlu diketahui agar sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian sengketa pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota.

a�?Jadwal musyawarah perlu kami ketahui sehingga tidak menyimpang dari 12 hari sesuai dengan peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015,a�? kata Malik kepada pimpinan musyawarah.

Musyawarah dengan agenda menyampaikan kesimpulan dua pihak yang bersengketa itu pun ditunda hingga hari ini pukul 10.00 wita. Menurut Dewi Asmawardhani yang memimpin musyawarah pihaknya akan memberikan jadwal secara tertulis. Dia juga menegaskan sesuai peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 musyawarah tersebut juga harus dihadiri kedua pihak.

a�?Sebagai bahan informasi saja kami akan memberikan jadwal secara tertulis,a�? papar dia. (tan/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *