Ketik disini

Headline Tanjung

Ashari Kaget KLU Ngutang Rp 5 Miliar

Bagikan

TANJUNG – Temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas hutang daerah sebesar Rp 5 miliar kepada pihak ketiga mengagetkan Penjabat Bupati Lombok Utara Ashari. Harusnya hal itu tak terjadi, tatkala SKPD menjalankan anggaran sesuai mekanisme.

a�?Itu kita sesalkan. Karena itu menyandera APBD kita,a�? tandas Ashari, ketika dimintai tanggapan wartawan, kemarin (13/8).

Hutang itu sendiri timbul atas langkah Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Lombok Utara. Dinas ini meminta pihak ketiga bekerja, kendati anggaran tak ada di APBD, dan bermodal janji hibah dari provinsi.

Ashari mengingatkan seluruh kepala SKPD di Lombok Utara memastikan hal serupa tak terjadi lagi. a�?Jangan sekali-kali melaksanakan kegiatan sebelum jelas dananya,a�? kata dia.

Kalau masih sebatas proses pembahasan, atau masih tahap usulan, atau dijanjikan hibah oleh provinsi, kata dia, SKPD tidak boleh main eksekusi. Sebab, dalam proses pembahasan anggaran, memang kerap terjadi hal yang dinamis.

a�?Kalau sudah kejadian begini, dana Rp 5 miliar itu harus kita bayarkan. Dan kita harus sibuk mencari solusinya,a�? imbuhnya. Dana Rp 5 miliar tentu bukan nilai anggaran yang sedikit.

Sementara itu, Sekda Lombok Utara Suardi menjelaskan, terhadap persoalan beban daerah itu akan tetap dibayarkan. Namun, kapan waktunya, dia belum diketahui.

Meski demikian, menurutnya, beban ini cukup disayangkan terjadi. a�?Kita akan tetap bayar, karena sudah dilaksanakan kegiatannya,a�? ujarnya sebelum mengikuti sidang paripurna DPRD Lombok Utara, kemarin (13/8).

Pihaknya juga tak ingin mengaitkan persoalan ketiadaan anggaran ini lantaran provinsi yang tak menepati janji. Apalagi, seingat dirinya, saat itu provinsi memang tidak berjanji memberikan anggaran. a�?Kita akan selesaikan. Konteks kita bukan saling mencari kesalahan, melainkan bagaimana persoalan itu bisa diselesaikan,a�? imbuhnya.

Untuk diketahui, persoalan munculnya hutang daerah kepada pihak ketiga itu disebabkan Dikbudpora Lombok Utara melaksanakan kegiatan pengadaan buku pada tahun 2014 lalu.

Diduga kegiatan yang mengharapkan dana hibah dari pemerintah provinsi sebesar Rp 5 miliar itu dilaskanakan lebih awal tanpa berkoordinasi. Sehingga, dalam perjalanannya, hibah yang dijanjikan oleh pihak provinsi itu tidak keluar. Berdasarkan hasil audit BPK, dana kegiatan yang sudah dilaksankan oleh pihak ketiga itu belum dibayarkan, sehingga menjadi hutang daerah. (puj/r12)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *