Ketik disini

Tanjung

Dewan KLU Tolak Tambah Duit untuk Panwas

Bagikan

TANJUNG – DPRD Lombok Utara menanggapi dingin permintaan penambahan anggaran untuk Panwaslu Lombok Utara. Itu sebabnya, Panwaslu diminta mencukupkan diri dengan alokasi Rp 2,5 miliar yang kini telah mereka kantongi.

a�?Permintaan itu sah-sah saja. Namun, tidak harus dipenuhi sesuai dengan yang diminta. Kondisi anggaran daerah juga perlu dipahami,a�? ujar Anggota Badan Anggaran DPRD Lombok Utara Ardianto, kemarin (13/8).

Dijelaskannya, Panwaslu meminta tambahan Rp 2,7 miliar, telah dalam APBD Murni mendapat Rp 1 miliar. Sehingga mereka pada 2015 ini memerlukan anggaran total Rp 3,7 miliar.

Namun, Badan Anggaran hanya setuju memberi tambahan Rp 1,5 miliar di APBD Perubahan 2015. Karena itu, ketika Panwaslu tetap menginginkan anggaran dipenuhi hingga Rp 3,7 miliar, DPRD memberi isyarat penolakan.

Ardianto mengatakan, kapasitas fiskal Lombok Utara terbatas. Sehingga tidak mungkin seluruh permintaan penambahan anggaran diakomodir.

Dia mengatakan, penambahan anggaran Rp 1,5 miliar untuk Panwaslu di APBD Perubahan ini pun, didapat dengan pengurangan anggaran untuk KPU yang nilainya Rp 500 juta.

Lebih lanjut, Ardianto mengatakan, dari jumlah anggaran yang diberikan pemkab di APBD tersebut, sangat diharapkan bisa dioptimalkan Panwaslu dalam menjalankan segala tahapan yang ada.

Hal tersebut bukan tanpa alasan. Menurutnya Panwaslu harus memahami segala kebutuhan daerah, di mana saat ini banyak kebutuhan daerah yang harus dianggarkan dalam APBD perubahan tersebut.

Di antaranya kebutuhan yang bersifat darurat dan beberapa kebutuhan lainnya yang semestinya harus dialokasikan dalam APBD perubahan.

a�?Kita sebelumnya menginginkan Panwaslu bisa dianggarkan Rp 3 miliar, namun melihat dari anggaran yang ada untuk kebutuhan lainnya, sehingga tidak bisa kita penuhi keinginan Panwas,a�? pungkasnya.

Sementara itu, Komisioner Panwaslu Lombok Utara Adi Purmanto mengakui pesimistis bisa bergerak melaksanakan tahapan pengawasan Pilkada secara optimal. Terlebih, jika hanya dianggarkan Rp 2,5 miliar dari total anggaran Rp 3,7 miliar yang diusulkan.

Ia mengatakan, anggaran itu memang sangat diharapkan bisa dipenuhi karena kebutuhan tersebut sudah direncanakan sesuai dengan tahapan pengawasan pilkada. a�?Kita sudah susun perencanaan terkait anggaran itu. Jika tidak sesuai harapan kami tak yakin mengawasi Pilkada optimal,a�? katanya. (puj/r12)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *