Ketik disini

Giri Menang

Warga Griya Praja Asri Tak Bisa Buat Sertifikat

Bagikan

GIRI MENANG – Warga perumahan Griya Praja Asri (GPA) belum mendapatkan sertifikat lahan rumah mereka. Padahal, mereka telah menyelesaikan urusan kredit di salah satu bank maupun pengembang.

Hanya saja, sertifikat lahan perumahan di Jatisela itu tak kunjung keluar. Usut punya usut, ternyata persoalan terkait aset lahan perumahan yang masih belum dilepas dari aset Pemkab Lobar.

Tadinya, tanah perumahan ini memang milik Pemkab Lobar. Pengembang PT Perumahan NTB Prima kemudian membeli aset tersebut dari pemkab. Sayangnya, aset tak kunjung dilepas dan tetap tercatat sebagai aset pemkab hingga kini.

Kepala Dusun (Kadus) GPA, M Saifudin Saleh menjelaskan, persoalan ini sudah lama. Bahkan, telah berlangsung sejak berdirinya perusahaan tersebut.

a�?Sampai saat ini belum ada yang dapat sertifikat,a�? katanya kepada koran ini, kemarin (14/8).

Belakangan, persoalan sertifikat ini pun kian pelik. Muncul lagi persoalan lain yang juga menjadi ganjalan. Yakni dualisme manajemen pada perusahaan pengembang. Dulu, sambung Saifudin, ada sengketa kepengurusan antara komisaris perusahaan.

a�?Saat itu, Pak Iskandar, mantan Bupati Lobar bertindak selaku Direktur. Ia bersengketa dengan HL Azhar, yang kala itu menjabat Wakil Gubernur NTB pada zaman Gubernur Harun Alrasyid,a�? bebernya.

Di tengah sengketa, akhirnya ditunjuk direktur baru. Jabatan Direktur perusahaan tersebut diserahkan kepada Nurdin HM Yakub, yang saat ini menjadi anggota DPRD NTB. Ditunjuknya Nurdin menimbulkan masalah baru lagi. Sehingga, komisari perusahaan menggelar Rapat Umum Pemilik Saham (RUPS). Hasilnya, mereka menunjuk Putu Sudiarsa.

Tak terima dengan penunjukan dalam RUPS, Nurdin melakukan perlawanan. Ia menggugat hingga Mahkamah Agung (MA) dan dinyatakan menang. Dalam putusannya, Hakim MA membatalkan keputusan RUPS dan posisi Direktur dikembalikan kepada Nurdin.

a�?Jadi, persoalan ini berada pada internal perusahaan. Tapi, imbasnya merambat kepada konsumen,a�? ujarnya.

Seharusnya, permasalahan internal perusahaan tidak dikaitkan dengan konsumen. Sekarang, konsumen menjadi korban dari konflik internal mereka.

a�?Yang harus bertanggung jawab itu perusahaan. Jangan jadikan komsumen korban,a�? pinta dia.

Peruhasaan jangan melibatkan konsumen dengan pemasalahan internal mereka. Perusahaan, lanjut dia, harus memikir nasib konsumen. Karena, warga perumahan sekitar 350 KK belum mendapat kejelasan terhadap sertifikat.

a�?Sertifikat belum keluar sejak perusahan beroperasi. Kami berharap perusahaan bertanggung jawab siapapun yang menjadi direktur,a�? harapnya.

Lebih lanjut, Saifudin menjelaskan, urusan bayar membayar sudah selesai. Persoalannya, warga perumahan yang sudah bayar uang muka tapi tidak bisa melanjutkan. Begitu pula dengan mereka yang mengantongi akte jual beli tapi tidak bisa mengurus sertifikat.

a�?Ada juga yang pegang HGB tapi tidak bisa balik nama. Yang sudah lunas bayar di bank juga belum dapat sertifikat,a�? aku dia.

Persoalan ini sudah sampai ke anggota DPRD Lobar.

a�?Kami minta Kantor Aset Daerah turun tangan. Kenapa warga perumahan belum juga mendapat sertifikat,a�? kata anggota dewan Lobar, Nurhidayah, kemarin (14/8).

Kepala KAD Mahnan belum memberikan penjelasakan seputar persoalan tersebut. Karena, dirinya perlu melihat lagi dokumen dan mengetahui persoalan sehingga sertifikat warga perumahan tak kunjung keluar.

a�?Kami akan cek dulu. Bagaimana duduk permasalahannya,a�? katanya singkat. (jlo/r12)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *