Ketik disini

Ekonomi Bisnis

PPTKIS Berharap Tidak Ada Moratorium TKI

Bagikan

MATARAM – Perusahaan Pengiriman Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Kota Mataram meminta Gubernur NTB TGH Zainul Majdi tidak melakukan moratorium pengiriman TKI asal NTB ke Malaysia. Direktur Utama PT Cipta Rejeki H Edi Supiyan mengatakan, usulan moratorium TKI ke Malaysia yang disampaikan sejumlah kalangan, sebaiknya dipertimbangkan lagi oleh gubernur. Termasuk mendiskusikan penentuan kebijakan mengenai TKI melalui Asosiasi Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI).

“Kami berharap gubernur bisa melakukan kordinasi dulu kebijakannya terkait TKI dengan PPTKIS dan APJATI, tidak hanya mendengar dari satu pihak saja,” kata Edi pada sejumlah wartawan kemarin.

Dikatakan, apa yang disampaikan tentang kenaikan endos visa sudah tidak dipermasalahkan oleh para TKI dan PPTKIS. Sehingga tidak bisa dijadikan alasan untuk memoratoriumkan pengiriman TKI asal NTB.

Saat ini, meskipun pemerintah Malaysia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai biaya pengiriman TKI yang naik hingga 25 persen, tidak akan merugikan TKI. Karena majikan di Malaysia telah menaikkan gaji para TKI, yang sebelumnya hanya 22 Ringgit Malaysia (RM), kini sudah menjadi 30 RM hingga 33 RM.

“Kenaikannya hingga 75 persen, tentu ini membuat minat warga NTB menjadi TKI tinggi,” ungkapnya.
Ditambahkan wakil ketua APJATI NTB ini, sistem omni merugikan TKI. Justru dengan diberlakukan bestinet, para TKI akan terlindungi dari kasus traficking bukan sebaliknya.

“Sembilan dari sebelas PPTKIS di Kota Mataram mendukung sistem bestinet, karena akan menutup celah tekong,” tegasnya.

Salah satu perwakilan majikan dari Malaysia PT Kijang Lombok Raya Mohd Iqbal Abd Majid menilai jika kebijakan moratorium disahkan gubernur, maka akan menambah celah bagi tenaga kerja asal Bangladesh untuk bekerja di Malaysia.

“Kualitas mereka juga tidak kalah dengan NTB, bahkan mereka mampu bertahan sepuluh tahun tidak pulang ke negara asal,” terangnya.
Diakuinya, dengan menggunakan tenaga kerja dari Bangladesh, majikan tidak perlu mengeluarkan biaya. (ewi/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *