Ketik disini

Politika

Gerindra Dorong Uji Publik

Bagikan

MATARAM – Ketua DPD Partai Gerindra NTB H Willgo Zainar mendorong masyarakat Kota Mataram untuk menggelar uji publik terhadap proses pelaksanaan Pilkada Mataram. Menurut dia, masyarakat punya hak untuk mengetahui apakah pelaksanaan Pilkada Mataram benar-benar berjalan secara demokratis.

“Kalau masyarakat merasa ada keanehan atau kejanggalan dalam proses pilkada Mataram, saya kira publik punya hak untuk mengujinya,” kata Willgo Zainar kepada Lombok Post kemarin (26/08).

Dikatakan, masalah proses hukum adalah hak dari elemen masyarakat yang mungkin ingin menguji kebenaran atas dugaan kejanggalan penetapan dua paket pasangan calon. Dia berharap masyarakat tidak menyia-nyiakan anggaran pilkada yang mencapai lebih kurang Rp21 miliar untuk menghasilkan pilkada yang berkualitas.

Miliaran rupiah uang rakyat tersebut, kata anggota DPR RI itu harus  dapat dimanfaatkan bukan saja untuk menghadirkan sekadar ada calon dan ada pilkada. Tapi, rakyat berhak menuntut agar proses demokrasi di Kota Mataram berjalan dengan lancar.

“Artinya tidak sekadar berpilkada, ini kan uang rakyat yang harus dipergunakan semaksimal mungkin dan demi kepentingan rakyat juga,” tandas dia.

Dia mengklaim Partai Gerindra tidak merasa kecolongan jika proses pilkada Mataram berlanjut. Justru belajar dari 2010 lalu, Partai Gerindra yang menguasai tiga kursi di DPRD Kota Mataram saat itu tidak menggunakan haknya di pilkada. Meski begitu, pada pemilu legislatif 2015, justru perolehan suara Partai Gerindra meningkat 100 persen lebih dan berhasil meraih enam kursi di DPRD Kota Mataram.

Menurut dia, pilkada bukan tujuan tapi sebagai sasaran antara untuk mendapatkan pemimpin yang amanah dan mumpuni untuk memberikan kesejahteraan. Semestinya, partai politik pun dinilai harus bisa memanfaatkan dukungan publik untuk bekerja dengan benar, jujur, tidak korupsi, dan bisa menyejahterakan rakyat dengan program yang tepat.

Berbeda dengan Willgo, Ketua DPW PKB NTB TGH Najamuddin Mustofa justru mendukung langkah Ahyar Abduh dan Mohan Roliskana untuk mengeluarkan Partai Golkar dari pengusung pasangan Aman. Menurut dia pilkada merupakan media berdemokrasi bagi masyarakat untuk menentukan siapa pemimpinnya.

Ruang yang dibuka kembali oleh KPU Mataram dengan mengakomodasi pasangan Salman – Janna Hamdiana dinilai sebagai bagian dari strategi politik. Justru dengan begitu, kata Najamuddin masyarakat tidak perlu menunggu hingga 2017 untuk memilih pemimpin.

“Saya mendukung pilkada serentak tetap berlangsung 2015, ini bagian dari strategi politik. Terserah orang bilang apa mau boneka atau apa yang penting Pilkada Mataram berlangsung,” papar dia.

Pasangan Sahaja berhasil memenangkan sengketa pemilu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram yang berlangsung di Bawaslu beberapa waktu lalu. Panwaslu Kota Mataram memerintahkan KPU untuk menerima pendaftaran pasangan Sahaja. Tapi dalam amar putusannya tidak sedikitpun memerintahkan KPU untuk mencabut keputusannya yang telah menyatakan Partai Golkar bagian dari pengusung pasangan Ahyar Abduh – Mohan Roliskana. (tan/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *