Ketik disini

Bima - Dompu Headline

Kasus Korupsi Pembebasan Tanah Pemkot Segera Tuntas

Bagikan

KOTA BIMA – Berkas kasus dugaan korupsi pembebasan tanah untuk pembangunan kantor Wali Kota Bima hampir ramping.

“Penyidikan hampur rampung. Jaksa sudah tiga kali kembakikan berkas, karena belum lengkap,” beber Kasatreskrim Polres Bima Kota Iptu Yerri T Putra.

Kasus yang menggelinding sejak 2013 ini, melibatkab Plt Kabag Tata Pemerintahan Setda Kota Bima H Syahrullah ini, diduga sarat kepentingan, sehingga merugikan keuangan negara.

Tanah milik Rubiah Mirasari yang merupakan adik kandung H Syahrullah, dibebaskan seluas 22,7 Are seharga Rp685 juta. Tanah ini ditujukan untuk mengganti lahan pembangunan kantor Wali Kota. Namun tanah tersebut tidak jelas pemanfatannya.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Mataram, menyatakan kerugian negara secara total lost, lantaran manfaat dari pembelian tanah itu tidak ada.

Bagi Yerri, seharusnya kasus ini sudah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana. Dua alat bukti dan saksi-saksi sudah lengkap, demikian pula hasil audit dari BPKP. Tersangka pun sudah mengakui perbuatannya. Jika kejaksaan menganggap masih kurang, berkas ini segera akan diengkapi penyidik.

“Ini yang keempat berkas kami limpahkan kembali, tapi dengan catatan yang sama,” paparnya.

Sementara itu, kepada Lombok Post Kepala Kejaksaan Negeri Raba Bima, Eko Prayitno mengatakan,dari kasus ini memang harus ada hasil audit dari dari lembaga independen. Kerugian total sebagaimana hasil audit BPKP, tidak menerangkan kerugian negara secara jelas. “Berapa rupiah negara yang di rugikan, kalau total lost. Hal harus di perjelas angkanya oleh lembaga auditor independen,” terangnya.

Hasil audit lembaga independen, sambung Eko, sebenarnya untuk menyempurnakan hasil audit dari BPKP. “Jelas kerugian negara harus disertakan dengan nominalnya. Bisa satu juta, sepuluh juta, seratus juta atau berapa angkanya, tidak total lost seperti itu,” tandas mantan Kejari Rembang ini.

Ia berharap semua pihak bisa menghargai proses hukum yang terjadi. Kasus korupsi bukan selera pribadi, bukan pula karena selera Kejari. Tentunya pula semua punya landasan dan pijakan dalam menciptakan kepastian hukum di balik setiap peristiwa pidana.

“Kami akan bekerja sesuai dengan standar dan ketentuan yang di atur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini,” ungkap Eko di ruangannya. (cr-gus/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *