Ketik disini

Praya

BPN Lamban, Lahan Pemda Rawan Sengketa

Bagikan

PRAYA – Setiap tahunnya, bagian aset Sekretariat Daerah (Setda) Lombok Tengah (Loteng) mengaku mengajukan 20 persil tanah, kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Praya guna penerbitan sertifikat. Sayangnya, pemerintah memandang BPN masih lamban. Padahal penerbitan sertifikat tersebut penting mengingat pemda kerap dihadapkan dengan sengketa tanah.

a�?Kami sangat berharap, begitu kami ajukan usulan sertifikat aset. BPN langsung bergerak, sehingga beberapa minggu atau satu dua bulan, jadi. Ini malah berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun,a�? kata Kabag Aset Setda Loteng H Muhamad, kemarin.

Dikatakannya, dari total aset tanah pemkab sebanyak 1.600 persil, yang tersebar di seluruh Loteng. 668 persil diantaranya telah mengantongi sertifikat. Sisanya 176 persil dalam proses pengajuan. Sementara, 756 persil lainnya menunggu pendataan dokumen surat dan fisik.

a�?Setiap tahunnya, kita ajukan 20 persil. Mau kita ajukan semua, tapi BPN keberatan. Sehingga, kita ajukan bertahap saja,a�? katanya.

Yang ditakutkan pemerintah, kata Muhamad warga berusaha mengklaim aset yang dimiliki pemerintah. Sebut saja, aset tanah milik SDN Papak desa Pengegat Pujut, SDN Rajan Sengkol, SDN Rambitan, SMPN 10 Praya Barat dan beberapa lembaga pendidikan lainnya. Total aset yang bersengketa itu mencapai 20 persen.

Sengketa diperparah karena aset tidak bergerak itu, tak mengantongi sertifikat dari BPN. Akibatnya, warga berusaha menguasainya. Contoh kasus yang terjadi di SMPN 5 Praya, dari total aset yang dimiliki seluas 1 hektare (ha). 7 are diantaranya dikuasi warga dan dijual ke pihak ketiga.

a�?Kami terus mendesak BPN, menyegerakan penerbitan sertifikat aset yang diusulkan pemerintah. Semoga, dua tiga tahun kedepan, 100 persen aset kita mengantongi sertifikat,a�? ujarnya.

Untuk aset lainnya, tambah Muhamad telah dilakukan sensus dan tertuang dalam pembukuan Kartu Inventarisir Barang (KIB) serta memiliki kode aset. Diantaranya, aset bergerak meliputi, kendaraan roda empat dan enam sebanyak 245 unit serta roda dua 1.329 unit. 70 persen diantaranya kondisi baik, sisanya rusak ringan dan rusak berat. Sedangkan aset tidak bergerak terdiri dari 1.600 persil tanah, gedung dan bangunan sebanyak 3.220 unit.

Sensus, ungkapnya disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2006, tentang pengelolaan barang milik negara dan daerah, serta Permendagri Nomor 17 tahun 2007, tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.

Hasilnya, beber Muhamad pemkab mendapatkan predikat WTP selama tiga tahun berturut-turut dari BPK RI.
a�?Namun, lagi-lagi yang menjadi kendala kita sekarang adalah masalah sertifikat yang dimaksud,a�? kata Muhamad.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys