Ketik disini

Praya

Siapkan Sumur Bor Untuk Hadapi Kekeringan

Bagikan

127 desa di Lombok Tengah (Loteng) menyiapkan arah penggunaan dana desanya masing-masing. Rata-rata mereka, memfokuskan pada pembangunan fisik.

***
PERUBAHAN APBD tahun anggaran 2015 resmi diketok legislatif bersama eksekutif Senin kemarin. Beberapa minggu kedepan, dana sebesar Rp 1,6 triliun lebih yang tertuang dalam Perda perubahan APBD itu akan dieksekusi setelah di evaluasi pemerintah provinsi. Dalam angka tersebut terdapat Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 77 miliar.

Dana sebesar itu terdiri dari ADD sebesar Rp 56 miliar dan tambahan dana desa sebesar Rp 21 miliar. Sebelumnya, Pemkab menggelontorkan anggaran untuk 127 desa di APBD murni sebesar Rp 41 miliar.

Anggaran untuk desa itu, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 yang direvisi menjadi PP Nomor 22 tahun 2014 tentang keuangan desa yang bersumber dari APBN, dan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa.

Dalam aturannya dana desa sebesar 100 persen digunakan untuk kebutuhan fisik. Tidak boleh peruntukan di luar itu. Sementara, ADD 70 diantaranya diperuntukkan bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Sisanya, 30 persen operasional belanja aparatur pemerintah desa. 127 kepala desa (kades) pun dituntut memahami aturan penggunaan anggaran tersebut. Jika tidak, bukan tidak mungkin jeruji besi menunggu mereka.

Bagi kades di wilayah selatan seperti Pujut, Praya Barat, Praya Barat Daya dan sebagian Praya Timur akan memanfaatkan dana desa untuk pembangunan sumur bor. Bupati HM Suhaili FT pun berkali-kali menyerukan agar menjalankan program yang dimaksud. Dengan harapan, dapat mengurangi terjadinya krisis air bersih maupun kebutuhan pertanian.

Wilayah selatan setiap tahunnya berlangganan dengan kekeringan. Satu-satunya cara untuk mengatasi kekeringan itu, mengambil potensi air bawah tanah, melalui sumur bor. Sumber airnya pun dapat dikelola secara swadaya, dengan sistem Perusahaan Air Minum Desa (PAMDes).

a�?Ini yang saya harapkan untuk desa yang merasa kekurangan air bersih seperti Ketare, Pengembur, Tanak Awu dan desa-desa lainnya,a�? ujar Bupati HM Suhaili FT.

a�?Memang kami sudah menyiapkan kebijakan untuk pemerataan pembangunan sumur bor itu. Mudah-mudahan, dana desa secepatnya dicairkan. Sehingga, kami bisa berbuat untuk masyarakat,a�? sambung Kades Katere Lalu Buntaran.

Sebagai desa penyangga Bandara Internasional Lombok (BIL), pihaknya mengaku kebutuhan air bersih dan pertanian menjadi hal yang penting dan mendasar. Sehingga, tidak bisa ditunda-tunda dan ditawar-tawar lagi.

a�?Kami akan membuat PAMDes, dikelola secara swadaya oleh masyarakat. Dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat,a�? ujarnya.

Jika kebijakan itu terwujud, pihaknya optimis kedepannya warga Desa Ketare tidak lagi kekurangan air bersih dan pertanian. Kendati demikian, menurut Buntaran itu semua tergantung dari besaran dana desa yang diberikan ke desa-desa yang mengalami kekeringan. Karena, setiap satu sumur bor menghabiskan anggaran sebesar Rp 25 miliar lebih. Itu pun sumur bor standar.(Dedi Shopan Shopian/Lombok Tengah/Bersambung)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *