Ketik disini

Headline Politika

DPD RI Rapat Koordinasi di NTB

Bagikan

MATARAM – DPD RI akan menggelar Rapat Koordinasi Sinkronisasi Aspirasi Daerah di Hotel Grand Legi, Mataram Rabu (2/9) hari ini. Rapat konsolidasi ini diikuti anggota DPD RI, gubernur, pemda dan stakeholders terkait.

a�?Rapat koordinasi ini bertujuan untuk percepatan pembangunan daerah,a�? kata Wakil Ketua DPD RI Prof H Farouk Muhammad.

Rapat koordinasi ini merupakan kegiatan kelembagaan yang dilaksanakan oleh anggota DPD RI di daerah pemilihan untuk menjaring informasi termasuk aspirasi daerah dan masyarakat.

Selain itu, merupakan salah satu bentuk fungsi representasi anggota DPD RI. Di mana setiap anggota DPD RI berkewajiban menampung aspirasi masyarakat daerah untuk ditindaklanjuti, terutama berkenaan dengan aspirasi atau usulan tentang program-program pembangunan, baik fisik maupun nonfisik.

Sejalan dengan kewajiban-kewajiban konstitusionalnya, anggota DPD RI juga dituntut untuk menyampaikan pertanggungjawaban moral dan politik atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada rakyat pemilih (konstituen).

Salah satu mekanismenya melalui forum rapat koordinasi daerah (rakorda). Rakorda memiliki arti penting dalam rangka penyerapan aspirasi pembangunan daerah sebagai masukan kepada DPD RI dalam penyusunan pertimbangan RAPBN serta penyusunan program legislasi nasional (prolegnas).

Rapat tersebut akan dihadiri senator daerah pemilihan NTB Prof. DR. Farouk Muhammad bersama anggota DPD RI lainnya yakni Baiq Diyah Ratu Ganefi, S.H., Drs. H. Lalu Suhaimy Ismy, dan Hj. Robiatul Adawiyah, S.E. Akan hadir pula Gubernur NTB Dr TGH Muhammad Zainul Majdi,M.A, wakil forum komunikasi pimpinan daerah provinsi, bupati dan wali kota se-NTB, pimpinan dan anggota DPRD NTB, pimpinan SKPD, rektor perguruan tinggi negeri dan swasta, dewan pimpinan wilayah dan pimpinan daerah partai politik, serta para tokoh masyarakat.

Menurut Farouk, memasuki periode ketiga dari tahun 2004 sampai dengan sekarang, DPD RI telah menghasilkan 543 keputusan yang terdiri atas 59 RUU usul inisiatif, 253 pandangan, pendapat dan pertimbangan, 158 hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan 62 pertimbangan yang berkaitan dengan anggaran.

a�?Selanjutnya terdapat enam usul prolegnas, dan lima rekomendasi,a�? ujar Farouk melalui siaran pers yang disampaikan kepada Lombok Post kemarin (01/09).

Tidak hanya itu, pencapaian hasil RUU DPD RI yang disahkan menjadi undang-undang di antaranya Undang Undang Keistimewaan Yogyakarta. UU ini lahir sebagai bentuk respon yang tanggap dari DPD RI, untuk menyelaraskan perjuangan reformasi dengan tetap menjunjung tinggi local wisdom sebagai anugerah kekayaan bangsa. Kendati RUU DIY yang kemudian dibahas menjadi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 secara resmi merupakan usulan dari pemerintah, namun secara substansi RUU tersebut materinya hampir sama dengan usulan DPD RI.

Dikatakan, DPD RI juga mengajukan paket RUU yang mengatur urusan pemerintahan daerah di tahun 2011 yaitu RUU tentang Desa, RUU tentang Pemerintah Daerah dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. DPD RI juga terlibat secara aktif dalam pembahasan RUU tentang Pemerintahan Daerah.

Reorientasi isu pembagian negara, pemekaran dan grand design serta penggabungan daerah menjadi salah satu substansi usulan inisiatif DPD RI yang diakomodir kedalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain memiliki kewenangan dalam mengajukan usul dan membahas RUU, konstitusi juga menugaskan DPD RI untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan memberikan pertimbangan terhadap RUU yang diajukan DPR RI dan Presiden. DPD RI akan terus mengkonstruksi jalur aspirasi publik memperkuat apa yang telah dilakukan pemerintah dan DPR RI.

a�?Inilah bentuk komitmen dan tanggung jawab kami sebagai refresentatif daerah sebagaimana tertuang dalam VISI DPD RI yaitu, menjadikan DPD RI sebagai Lembaga perwakilan yang mampu secara optimal dan akuntabel memperjuangkan aspirasi daerah untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia,a�? papar dia.

DPD RI di tahun 2011, DPD telah mengajukan usul RUU tentang kelautan. Selain menjadi acuan bagi pembangunan sektor kelautan di Indonesia, RUU Kelautan merupakan usul inisiatif DPD RI yang telah disahkan menjadi UU tentang Kelautan pada tanggal 1 Oktober 2014 dan paket RUU yang mengatur urusan pemerintahan daerah telah menjadi konsep ideal pembahasan legislasi di Indonesia. Sejarah akan mencatat bahwa UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan merupakan Undang-Undang pertama yang dibahas secara tripartit (DPR RI, DPD RI, dan Pemerintah) sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) 27 Maret 2013 dalam mengartikulasikan aspirasi masyarakat dan daerah dalam pengambilan kebijakan di tingkat nasional.

Dalam Prolegnas tahun 2015-2019, DPR RI mengusulkan 126 RUU, DPD RI mengusulkan 85 RUU, dan Pemerintah 84 RUU. Dari 160 RUU tersebut, di Tahun 2015 disepakati oleh 3 lembaga negara yaitu DPR RI, DPD RI dan Pemerintah, akan dibahas sebanyak 37 RUU dan DPD RI dimandatkan untuk menyusun RUU tentang Wawasan Nusantara. Disamping itu dalam rangka melindungi bahasa daerah dari kepunahan, DPD RI menyusun RUU tentang Bahasa Daerah. (tan/r4/*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *