Ketik disini

Politika

Konflik Golkar Ubah Peta Pilkada

Bagikan

MATARAM – Konflik internal Partai Golongan Karya (Golkar) disinyalir memengaruhi pelaksanaan tahapan pilkada di Mataram. Pencabutan surat keputusan dukungan terhadap pasangan Salman a�� Jana Hamdiana sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Mataram oleh Partai Golkar versi Aburizal Bakri langsung merubah peta politik di Mataram.

Pemerhati masalah sosial politik Dr Ahyar Fadli menilai konflik internal Partai Golkar justru memperuncing persoalan pada tahapan Pilkada Mataram. Terlebih sebelumnya dua kubu yang bersengketa baik Aburizal Bakrie maupun Agung Laksono sudah sudah sepakat untuk bersatu dalam menghadapi pilkada.

a�?Konflik Golkar justru berpengaruh terhadap Pilkada Mataram. Apalagi Golkar versi Aburizal Bakrie mencabut dukungan terhadap pasangan Sahaja,a�? kata Ahyar Fadli kepada Lombok Post kemarin (01/09).

Sebagai penyelenggara pemilu, KPU maupun Bawaslu harus berdiri sebagai wasit dan tidak masuk dalam ranah konflik internal di tubuh partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hanya saja, Partai Golkar tentu tidak dapat memenuhi syarat administrasi karena tidak sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam mengajukan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Mataram.

Terkait dengan itu, Ahyar mengatakan tidak menutup kemungkinan Golkar akan menempuh upaya hukum dengan menggugat KPU Kota Mataram. Dalam konteks demokrasi, hal itu menurut dia wajar sebagai upaya menegakkan keadilan.

a�?KPUD itu tidak bisa disalahkan karena mereka hanya melihat kelengkapan persyaratan,a�? ujar dia.

Bagaimana dengan faktor eksternal Partai Golkar? Rektor Institut Agama Islam (IAI) Qomarul Huda, Bagu ini menjelaskan dalam dunia politik tentu memanfaatkan konflik internal lawan politik bisa saja dilakukan. Artinya, kemungkinan ada kepentingan eksternal yang memanfaatkan konflik Golkar itu sangat besar. Tapi, perlu dibuktikan tentu secara politis.

Dikatakan, konflik antara elit Golkar di tingkat daerah pun dinilai punya kontribusi besar dalam pelaksanaan Pilkada Mataram. Bahkan kemungkinan adanya sejarah konflik masa lalu yang kembali mencuat di antara elit partai juga bisa menjadi faktor.

“Ya bisa saja mungkin antara elit Golkar juga punya persoalan yang akhirnya memanfaatkan momentum pilkada,a�? papar dia.

Sementara itu, sejumlah pengurus dan kader Partai Golkar Kota Mataram di Kantor DPD II Partai Golkar Mataram.

Mereka terus menunggu informasi terkini mengenai kelanjutan Pilkada Mataram. Sebelumnya KPU Kota Mataram menolak penambahan berkas pencalonan pasangan Salman a�� Jana Handiana. Bahkan KPU membuat berita acara yang ditandatangani seluruh komisoner KPU terkait penolakan tersebut.

Pantauan Lombok Post di Kantor DPD Golkar NTB hanya tampak aparat kepolisian yang berjaga-jaga terkait berbagai kemungkinan yang terjadi. Sejumlah pengurus DPD I Partai Golkar NTB tidak berada di lokasi. Bahkan tidak satupun elit Partai Golkar yang muncul termasuk elit partai yang kini menjabat legislator di DPRD NTB.

Partai Golkar merupakan partai pemenang pemilu di NTB dengan perolehan 63 kursi yang tersebar di seluruh DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Terdapat 11 anggota DPRD NTB yang berasal dari Partai Golkar. Bahkan salah satu anggota DPRD NTB berasal dari daerah pemilihan Kota Mataram yakni H Lalu Dharma Setiawan. (tan/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *