Ketik disini

Politika

Disebut Rutinitas, Legislator RI Meradang

Bagikan

MATARAM – Anggota DPR dan DPD disebut hanya menyelesaikan kewajiban menghadiri undangan untuk kepentingan tanda tangan surat perintah perjalanan dinas (SPPD). Tudingan ini dilontarkan anggota DPRD NTB H Rumaksi. Dia menyebut, rapat kordinasi antara pemerintah daerah dengan sejumlah legislator RI dapil NTB hanya pemenuhan kewajiban belaka.

Rumaksi yang merupakan politikus Partai Hanura mengaku awalnya bersemangat untuk menghadiri undangan rapat kordinasi di Kantor Gubernur NTB terkait pembahasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort. Terlebih persoalan itu dinilai membutuhkan solusi dari para wakil rakyat Dapil NTB yang bertugas baik di DPR RI maupun DPD RI.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (RRU) Pemprov NTB itu, hadir senator DPD RI asal NTB, yakni H Lalu Suhaimi Ismy, Hj Robiatul Adawiyah, dan Baiq Diyah Ratu Ganefi. Acara tersebut juga dihadiri legislator DPR RI H Rachmat Hidayat dan H Willgo Zainar serta Kepala BPN Wilayah NTB.

Dalam acara tersebut sejumlah persoalan mencuat terutama menyangkut keseriusan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) dalam mengelola kawasan Mandalika Resort di Lombok Tengah. Menurut Rumaksi, persoalan tersebut sejak lama mencuat dan belum ada solusinya.

a�?Awalnya saya mengira ada solusi yang akan disampaikan, tapi malah seperti acara rutinitas sekadar memenuhi kewajiban menandatangani SPPD,a�? tandas Rumaksi di hadapan forum yang dihadiri Wakil Ketua DPD RI Prof. Dr H Faraouk Muhammad dan Wakil Gubernur NTB H Muhammad Amin kemarin(02/09).

Pernyataan Rumaksi tersebut membuat sejumlah legislator dan senator DPD RI berang. Baiq Diyah Ratuganefi langsung mengklarifikasi pernyataan tersebut. Menurut dia, kehadirannya di Kantor Gubernur NTB atas undangan Gubernur NTB TGH M Zainul Majdi, bukan untuk tanda tangan SPPD.

Begitu juga dengan legisaltor DPR RI H Willgo Zainar. Politikus Partai Gerindra itu membantah kehadirannya hanya untuk menuntaskan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Terlebih menurut dia banyak agenda yang akan diselesaikan selain membahas mengenai KEK Mandalika Resort.

a�?Sebenarnya kami banyak kegiatan selain ini. Kami datang bukan hanya untuk formalitas menandatangani SPPD,a�? tegas dia.

H Lalu Suhaimi Ismy yang merupakan mantan Kepala Kantor Kementerian Agama NTB juga tidak kalah sengit memprotes pernyataan Rumaksi. Hanya saja, saat menyampaikan komentarnya, justru H Rumaksi meninggalkan ruangan tersebut.

a�?Saya juga mantan birokrat dan tidak sekarang saja mengurus persoalan orang banyak. Saya kira kurang elok jika keberadaan kami disebut hanya sebatas untuk menandatangani SPPD saja.
Kita ini sama-sama mencari solusi,a�? tegas dia.

Dalam kegiatan tersebut, dihasilkan lima point yakni memberikan tekanan kepada ITDC untuk merealisasikan pembangunan dengan anggaran Rp250 miliar di tahun 2015 terutama terhadap tanah yang clear and clean. Selanjutnya mendesak BUMN untuk merealisasikan pembangunan yang melibatkan semua perusahaan di bawah BUMN. Ketiga, mengusulkan kepada Menteri BUMN untuk mengangkat komisaris dari putra daerah.

Forum tersebut juga merekomendasikan agar memeperjuangkan dana Rp1,8 Triliun yang dijanjikan Presiden RI dapat dianggarpak pada APBN 2016-2017. Bila dalam jangka waktu 2016 a�� 2017 tidak terealisasi, maka segenap pemerintah provinsi, pemda tingkat II dan stakeholders memperjuangkan untuk mengambil alih HPL. Pengambil alihan HPL didasari atas semangat regulasi serta roh otonomi daerah. (tan/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *