Ketik disini

Headline Sumbawa

Awas, Timbun Gabah Bisa Dipidana

Bagikan

SUMBAWA – Pemerintah nampaknya serius dalam menyukseskan program swasembada pangan. Jangan sampai terjadi penimbunan gabah/beras di gudang oknum tertentu sehingga menghambat program ini. Jika terbukti, maka pelakunya bisa dipidana.

Kapolres Sumbawa, AKBP Karsiman mengatakan, sudah ada maklumat dari Kapolri mengenai larangan penimbunan sembilan bahan pokok (sembako). Dimana ada ancaman hukuman bagi penimbun sembako berkaitan dengan undang-undang perdagangan dan pangan. ”Intinya ada sanksi hukum bagi penimbun yang melebihi kapasitas kewajaran sehingga berdampak pada gejolak ekonomi, akan diancam pidana,” ujar Kapolres.

Kapolres memaparkan, dalam undang-undang tentang pangan nomor 18 tahun 2012 ancaman hukumannya tujuh tahun penjara bagi pelaku penimbunan. Selain itu, yang bersangkutan juga dikenakan denda sebesar Rp 100 miliar. Sementara dalam undang-undang perdagangan nomor 7, pelaku penimbunan bisa diganjar hukuman selama lima tahun penjara. Ditambah lagi denda sebesar Rp 50 miliar. Yang bersangkutan juga bisa dijerat dengan undang-undang konsumen.

Menurut Kapolres, hal ini juga untuk mendukung program swasembada pangan. Sehingga tidak ada penimbunan dan merugikan masyarakat secara umum. Untuk di Sumbawa sendiri, dinilai kondisinya masih normal. Jika sudah ada indikasi penimbunan dan merugikan masyarakat, akan dicek sejauh mana hal itu.

Terkait kategori yang dimaksud dengan penimbunan, lanjut Kapolres, tentu akan dilihat indikatornya. Salah satu indikatornya adalah apabila di masyarakat telah terjadi gejolak akibat barang. Sementara harga dipermainkan ketika kondisi sudah tidak stabil. Tentunya nanti juga ada penjelasan dari pihak Bulog dan Dinas Pertanian mengenai indikator penimbunan itu. Pengusaha diharapkan tetap mengikuti aturan yang berlaku dan mengikuti mekanisme yang ada. Jika tidak, ada hukuman yang akan menjerat para oknum pengusaha yang tidak baik itu.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sumbawa, Sugeng Hariadi mengatakan, ada undang-undang yang menyangkut larangan penimbunan. Hal ini tentu perlu disosialisasikan kepada para pengusaha. Dalam hal ini, pengusaha yang ada di Kabupaten Sumbawa dan di KSB. ”Ada sanksi pidananya,” tegas Kajari.

Selaku penegak hukum, pihaknya mendukung penuh aparat kepolisian dalam menindak oknum yang melakukan penimbunan bahan pokok. (run/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *