Ketik disini

Headline Selong

Mediasi TNGR dengan Warga, Buntu

Bagikan

SELONG – Bertempat di Aula Bakesbangpoldagri Lombok Timur (Lotim) mediasi pihak yang memperebutkan hak pengelolaan kawasan hutan di Jurang Koak, Bebidas, Lotim dilakukan, Kamis (3/9).

Sayangnya mediasi yang mempertemukan perwakilan Taman Nasional Gunung Rinjanji (TNGR) dan Pejuang Tanah Adat itu, tak menemukan titik temu.

a�?Kita tetapkan itu sebagai kawasan TNGR berdasar sejumlah aturan yang jelas,a�? kata Agus Budiono, Kepala Balai TNGR, Kamis (3/9).

Dalam penjelasannya Agus yang datang langsung dari Mataram menjelaskan beragam dasar penetapan batas wilayah. Ia mengungkapkan beragam data dan fakta yang selama ini dikumpulkan pihaknya. Bahkan sejumlah dokumen Belanda yang melatarbelakangi terbentuknya kawasan taman nasional itu juga disampaikan.

Pada intinya, Agus mengatakan kawasan yang dipersengketakan kini merupakan wilayah negara di bawah pengawasan TNGR. Karena itu ia sangat menyayangkan perambahan yang dilakukan Pejuang Tanah Adat secara terang-terangan.

a�?a��Kami punya dasar yang jelas sesuai aturan yang sah berlaku di negara ini,a�? katanya.

Sementara itu, Kades Bebidas, Syarafuddin mempertanyakan keputusan tahun 1941 yang menjadi salah satu acuan. Ia menganggapnya samar dan tak jelas. Selong yang tak masuk dalam area tapal batas TNGR menurutnya tak berbeda jauh kondisinya dengan Jurang Koak kala itu. Disana, ia mengklaim sudah ada peradaban sehingga sebenarnya nenek moyang merekalah yang lebih dulu menempati kawasan itu.

a�?a��Tidak ada bedanya dengan Selong,a�? katanya memberi perbandingan.

Disana lanjut sang kades, saat itu sudah ada pertanian nomaden. Di sana juga sudah ada kegiatan pementasan Gandrung yang dilakukan Baloq Imah, ada juga saluran irigasi yang disebut telabah Papuq Put beserta kuburan.

a�?a��Tanyakan saja itu pada orang tua kami yang masih hidup saat ini,a�? katanya lagi.

Karena itu Kades A�meminta TNGR melakukan penghitungan ulang luas wilayah yang dikatakan kawasan taman nasional seluas 41.330 hektar. Bisa saja kawasan yang saat ini ada dalam peta kertas kurang luasannya atu justru lebih. Jika kurang, artinya pihak TNGR harus bertanggung jawab, sedangkan jika lebih artinya ada area a�?a��harama��a�� yang dikuasai TNGR dan harus dikembalikan ke masyarakat.

a�?a��Itu yang diklaim TNGR sudah sesuai ukuran apa belum,a�? katanya balik mempersoalkan.

Hingga rapat berakhir kemarin, belum ada solusi kongkrit yang dihasilkan, kedua pihak masih bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing. Pemerintah Lotim yang berupaya menjadi mediator juga tak bisa berbuat banyak. (yuk/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *