Ketik disini

Bima - Dompu

Prahara Tanah Amahami Kian Meruncing

Bagikan

KOTA BIMA a�� Polemik antara Ahyar, salah satu pemilik tanah Amahami dengan Pemerintah Kota Bima kian meruncing. Pasalnya, tanah seluas 54 are yang awalnya tertuang nama Ahyar di dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), kini SPPT itu telah berubah nama menjadi Pemkot Bima.

Ahyar mengetahui hal ini ketika dirinya ingin membayar pajak tanah tersebut. Saat sampai di kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Bima ternyata telah terjadi perubahan nama di atas SPPT itu.

Ahyar pun naik pitam. Ia langsung protes ke Kepala Bidang (Kabid) PBB dan BPHTB Kota Bima, Muhammad Natsir. Di ruangan Natsir, ia yang di damping Ketua Lembaga Pemberantasan Korupsi (LPK) NTB mengecam tindakan yang dilakukan oleh Sang Kabid. Berbagai argumentasi dilayangkan kedua orang itu terhadap Natsir. Terutama soal riwayat tanah hingga ada hak Pemerintah Kota (Pemkot) Bima yang memiliki nama di atas SPPT tanah itu.

Menurutnya, adanya nama Pemerintah Kota Bima dalam SPPT itu diduga sebagai batu loncatan untuk menerbitkan sertifikat tanah tersebut. a�?Saya anggap SPPT itu cacat hukum. Pemkot tidak memiliki riwayat kepemilikan sebagai dasar hak menguasai atas tanah ini. Apa dasar kepemilikannya? Siapa yang menjual dan berapa yang di beli oleh Pemkot? Mungkin ada pemberian hibah untuk Pemkot Bima? Lalu, siapa orang yang menghibahkannya? Dasar kepemilikannya tidak ada. Kenapa mengganti nama saya yang sudah bertahun-tahun membayar pajak tanah itu. Saya juga memiliki bukti girik dan a�?sura buraa�� kalau di zaman dulu adalah setifikat dari tanah di Amahami itu,a�? terang Ahyar.

Ia mengaku sebagai bagian dari Masyarakat Kota Bima telah dengan sengaja dizalimi secara sistemik oleh Pemkot Bima. a�?Hak saya telah disabotase. Inikan cara-cara preman berdasi yang telah diatur oleh Wali kota. Saya akan lakukan upaya hukum atas dugaan penyerobotan dan pemalsuan SPPT atas nama Pemkot Bima,a�? tegas Ahyar.

Sementara itu, Pemkot Bima melalui Kepala Bidang PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan) Kota Bima, Muh Natsir mengaku persoalan ini tidak terlalu bermasalah. Kata Natsir, proses pergantian nama dari Ahyar ke Pemerintah Kota Bima dalam SPPT tanah di Amahami sudah sesuai dengan prosedur dan SOP (Standar Operasional Sistem) yang ada.

Ia menjelaskan, berawal dari surat permohonan klarfikasi riwayat kepemilikan tanah oleh Sekretaris Daerah Kota Bima ke kantor KPP Pratama Raba-Bima. Pihak KPP Pratama, sambung Natsir, mengatakan jika ada dokumen yang diakui oleh peraturan perundang-undangan maka pergantian nama SPPT itu bisa dilakukan.

Ia melanjutkan, tanggal 8 Mei 2015 ada surat dari Kepala Kelurahan Dara yang diketahui Camat Rasanae Barat perihal klarifikasi mutasi objek pajak. Dan oleh Kabag Tata Pemerintahan, Syarif Rustaman mengajukan permohonan pergantian nama di SPPT. a�?Dasar surat ini adalah dokumen yang cukup dan layak untuk perubahan nama di SPPT tanah tersebut,a�? kata Natsir, kemarin(3/9).

Ketika di tanya dasar kepemilikan Pemkot Bima dan bukti riwayat kepemilikannya, Natsir tidak bisa menjawab secara pasti tentang hal ini. a�?Dasarnya adalah keyakinan bahwa secara hukum tanah Itu belum ada pemilik yang sah. Soal bukti riwayat kepemilikan, tidak bisa kami tunjukkan dan jelaskan sekarang, tapi yang pasti itu ada. Nanti kami akan serahkan,a�? elak dia.

Lanjut Natsir, pihaknya menyarankan jika ada yang keberatan atas nama Pemerintah Kota Bima di atas SPPT ini bisa mengajukan keberatan. a�?Jika bukti kepemilikan pelapor itu bear dan sesuai dengan peraturan perundnaganp-undangan adalah bnukti kepemilikan yang sah. Nama dalam SPPT itu pasti kami ganti,a�? katanya.

Ia pun mengaku nama Ahyar adalah nama sebelum SPPT itu di ganti. Mengapa langsung diganti tanpa mengundang Ahyar untuk diklarifikasi lebih dahulu? Natsir menjawab selama pergantian nama di SPPT sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada, pihaknya tidak perlu mengklarifikasi siapu pun. a�?Persoalan ini sebenarnya tidak bermasalah. Kami bekerja sesuai dengan prosedur dan SOP yang ada,a�? kilah Natsir tanpa berani menjawab pada substansi persoalan yang ada. (cr-gus/r8)

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *