Ketik disini

Bima - Dompu Headline

Camat Woha Harus Dicopot

Bagikan

BIMA – Penjabat Bupati Bima Drs H Bachrudin MPd diminta agar mencopot oknum Camat Woha Drs Dh. Desakan itu disampaikan karena oknum tidak disiplin dan ikut serta dalam politik praktis.

a�?Sebagai seorang PNS apalagi camat, hal itu (ikut mendukung Paslon, red) tidak patut dilakukan. Karena berkaitan dengan kredibilitas pemerintahan,a�? sorot anggota DPRD Kabupaten Bima Edy Mukhlis, kemarin(6/9).

Menurut dia, sikap camat tersebut tidak hanya mengabaikan kedisiplinan pegawai. Tapi juga telah melanggar PKPU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilukada.

Aturan tersebut menyebutkan pelarangan keras terhadap PNS untuk terlibat politik praktis. a�?Batas-batas keberadaan PNS dalam PKPU itu sudah sangat jelas,a�? katanya.

Dia menilai, sikap oknum camat dan sejumlah PNS lingkup Kabupaten Bima pada Pilkada 2015 ini sudah kebablasan. Tanpa menghiraukan aturan yang sudah mengikat.

a�?Ironisnya keterlibatan mereka dilakukan secara terbuka di muka umum. Seolah-olah, tidak ada pelarangan atau aturan yang mengikat mereka,a�? ujarnya.

Dia menegaskan, persoalan tersebut tidak bisa dibiarkan. Tapi harus disikapi serius oleh pemerintah terkait, agar ditindak tegas. Karena akan berdampak buruk terhadap kelangsungan demokrasi di daerah.

a�?Bagaimana Pemilukada ini dapat menghasilkan pemimpin yang berkualitas, jika pemerintah sendiri tidak mau mengawal demokrasi dengan baik,a�? tandasnya.

Terkait hal itu, dia meminta penjabat Bupati Bima untuk segera mencopot Camat Woha dari jabatannya. Bila perlu kata dia, yang bersangkutan diusulkan untuk dipecat.

a�?Itupun kalau bupati punya nyali,a�? tantang politisi NasDem ini.

Menurut dia, penjabat bupati memiliki kewenangan untuk itu. Karena yang bersangkutan adalah penjabat yang diutus untuk memastikan pelaksanaan pemerintah yang baik. Serta untuk mengawal pelaksanaan Pemilukada yang damai dan bersih.

a�?Siapa bilang penjabat bupati tidak bisa mencopot. . Itu adalah bagian dari pembinaan,a�? pungkasnya.

Selain itu, Edy juga menyorot kinerja Panwaslu. Sebab, kineranya dinilai belum optimal. Khususnya mengungkap indikasi keterlibatan PNS pada tahapan Pemilukada 2015.

Sebab, belakangan ini PNS sudah berani melibatkan diri dalam politik praktis. Ironisnya, sejumlah PNS tersebut terang-terangan mendukung pasangan calon tertentu. Bahkan melibatkan diri secara langsung pada tahapan Pilkada.

a�?Ini akibat dari lemahnya pengawasan Panwaslu,a�? tudingnya.

Dia menduga, keberanian para PNS dan penjabat itu akibat tidak adanya ketegasan Panwaslu dalam menyikapi setiap persoalan. Malah terkesan ada pembiaran yang dilakukan.

a�?Panwaslu sudah masuk angin. Sehingga taring mereka tumpul,a�? sentilnya. (mch/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *