Ketik disini

Sumbawa

Soal Mantar, Pemda Sumbawa Barat Dinilai Tidak Konsisten

Bagikan

TALIWANGA�- Buruknya kinerja sejumlah instansi Pemda Sumbawa Barat terus mendapat sorotan DPRD setempat. Rendahnya serapan program hingga menjelang berakhirnya tahun anggaran 2015 menjadi pemicu.

Penataan objek wisata Mantar sebagai desa budaya salah satu yang dikritisi lembaga ini. Alokasi anggaran yang disetujui DPRD hingga saat ini belum bisa mewujudkan Mantar sebagai salah satu desa budaya di NTB. Hasanuddin, anggota DPRD Sumbawa Barat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbawa Barat III (Poto Tano, Seteluk, Brang Rea dan Brang Ene) menilai, rencana pemerintah menjadikan Mantar sebagai desa budaya masih jauh dari harapan. Anggaran yang sudah dialokasikan guna mendukung rencana itu sejauh ini belum bisa menghasilkan apapun.

a�?a��Terus terang kami kecewa. Alokasi anggaran untuk mendukung program itu sudah kami berikan, tapi realisasi dilapangan masih jauh dari target yang diharapkan,a��a�� sesalnya.

Politisi yang kini duduk di Komisi II ini menilai, sampai saat ini belum ada program unggulan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mewujudkan rencana tersebut. Mantar yang digadang-gadang sebagai desa wisata budaya sampai saat ini masih sebatas wacana semata. a�?a��Harusnya pemerintah memikirkan hal tersebut. Dari sisi sarana pendukung harus diakui masih sangat minim. Parahnya, sampai saat ini belum ada langkah-langkah konkrit yang dilakukan pemerintah untuk menyiapkan masyarakat menghadapi hal tersebut,a��a�� katanya.

Sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumbawa Barat III, Hasanuddin sangat berkepentingan menyuarakan persoalan ini. a�?a��Tujuan dibuatnya desa wisata budaya untuk memberikan multi player efek kepada masyarakat. Sekarang, belum ada langkah untuk menuju kearah tersebut. Harusnya masyarakat juga ikut disiapkan, karena ini perencanaanya satu paket,a��a�� ingatnya.

Penatapan Mantar sebagai desa wisata budaya bertujuan untuk memberikan multi player efek, terutama peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Menurutnya, program tersebut akan sia-sia kalau manfaat yang dirasakan langsung masyarakat itu tidak. a�?a��Misalnya begini, kalau wisatawan mau naik keatas Mantar, tentu ada kerajinan yang bisa dibeli disana. Kerajinan itu tentu saja hasil karya dan olahan masyarakat setempat. Barulah semua program itu berjalan,a��a�� ingatnya.

Politisi PDIP menambahkan, desakan untuk mempercepat realisasi Mantar sebagai desa budaya itu disebabkan karena di APBD tahun ini, alokasi anggaran yang diberikan untuk program itu sangat besar. a�?a��Kita sudah perjuangkan supaya anggaran itu ada. Tapi setelah ada, tapi belum bisa dieksekusi. Dikasih anggaran saja tidak mau dijalankan, bagaimana kalau benar-benar tidak dialokasikan. Pasti lebih parah lagi,a��a�� sesalnya.(far/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *