Ketik disini

Praya

Tambah Gaji, Pegawai Desa Berani Kredit Motor

Bagikan

Peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana desa di Lombok Tengah (Loteng) membuat para Kepala Desa (Kades) sepakat menaikkan kesejahteraan aparatur pemerintah desa. Bagi dirinya dan jajaran.

***
TEPAT pada 6 November 2013 lalu, seluruh kades yang tergabung dalam forum kepala desa (FKD) Loteng, mendatangi gedung DPRD setempat. Kedatangan pimpinan akar rumput itu, dalam rangka menuntut kenaikan kesejahteraan aparatur desa.

Mereka meminta janji pemerintah merealisasikan kesepakatan kenaikan gaji dan tunjangan aparatur desa. Untuk kades sebesar Rp 3 juta per bulan, sekdes non pegawai negeri sipil (PNS) Rp 2 juta, staf desa sebesar Rp 1,5 juta dan kepala dusun (Kadus) Rp 750 ribu.

Kala itu, kades menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp 1,4 juta per bulan, Sekdes non PNS sebesar Rp 900 ribu, staf desa Rp 600 ribu, kadus Rp 350 ribu. Pada APBD murni tahun 2014, ada kenaikan pendapatan kades menjadi Rp 1,9 juta atau naik Rp 500 ribu, begitu pula aparatur desa lainnya.

Seiring perkembangan, kesejahteraan mereka pun mulai meningkat, menyusul adanya kebijakan pemerintah tentang penerapan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai desa.

Pemkab pun membuat kebijakan penghasilan maksimal dan minimal. Untuk kades maksimal Rp 2 juta per bulan, minimal Rp 100 ribu. Sekdes non PNS maksimal Rp 1,4 juta per bulan dan minimal Rp 70 ribu. Staf desa dan kadus masing-masing Rp 1 juta per bulan atau minimal Rp 50 ribu.

Faktanya, sebagian dari mereka mendapatkan lebih dari itu. Karena, pemkab memberikan keleluasaan kades mengelola ADD. Asalkan, mengikuti aturan yang berlaku. Khususnya, kewajiban kadesA� melaksanakan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Melimpahnya anggaran desa itu pun, membuat sebagian kades kualahan mengelolanya. Sebut saja, kades Mangkung, Samsul Rizal yang membrikan uang kesejahteraan kepada guru ngaji dan kader posyandu. Untuk aparatur desa, jangan dibilang.

Peningkatan kesejahteraan itu, membuat sebagian dari mereka juga berani kredit motor dan berinvestasi.

Hanya saja, mereka tidak mau mencuatkannya ke publik. a�?Selama tidak melanggar, maka tidak masalah. Yang penting tujuannya baik,a�? sambung kades Pengembur Supardi Yusuf, yang juga sekteraris FKD loteng tersebut.

Tujuan peningkatan ADD dan dana desa adalah, tambah Supardi murni untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur desa dan masyarakatnya.

a�?Kalau berbicara gaji Rp 3-Rp 4 juta per bulannya itu, sebenarnya tidak cukup. Bayangkan, setiap minggu, bahkan hari ada saja acara masyarakat. Masak kita tidak bawakan gula atau air minum,a�? ujarnya.(*)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *