Ketik disini

Praya

Alokasi Anggaran Desa Sesuai Prioritas

Bagikan

PRAYA – Asisten III Setda Lombok Tengah (Loteng) H Nursiah mengingatkan agar 127 kepala desa (Kades) di Loteng, menggunakan anggaran desanya sesuai aturan hukum.A�Peruntukannya, berdasar skala prioritas. Bukan sebaliknya, asal menganggarkan saja.

a�?Jika motor dinas kadus, kades atau operasional aparatur pemerintah desa menjadi skala prirotas. Maka, sah-sah saja. Tapi, ingat skala prioritas,a�? kata Nursiah pada Lombok Post, kemarin(07/09).

Untuk mengetahui kategori skala prioritas itu, pihaknya telah meminta Badan Pemberdayan Masyarakat Desa (BPMD) setempat, melakukan kajian teknis dokumen penggunaan anggaran desa, dibarengi pengecekan langsung ke desa.

a�?Kalau tidak sesuai, maka dicoret. Karena, bagaimana pun kita harus hati-hati mengelola anggaran ini,a�? ujarnya.

Jika tidak, lanjut Nursiah justru menjadi masalah hukum dikemudian hari. Apalagi, anggaran di desa cukup besar.A�a�?Ingat, anggaran di desa itu terdiri dari tiga sumber. Untuk itulah, gunakan dana yang dimaksud, sesuai aturan,a�? serunya.

Sumber pertama, terangnya dari pendapatan asli desa (PADes), dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Seluruh anggaran itu, harus dibahas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Lalu, dipertanggungjawabkan dalam bentuk penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LPPD) dan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).

a�?Secara teknis urusan itu, ada di tangan BPMD. Namun, secara umum dana desa tidak boleh digunakan di luar pembangunan fisik,a�? katanya.

Untuk ADD itu, tambah Nursiah aturannya juga jelas 70 persen untuk pemberdayaan masyarakat desa. Sisanya 30 persen operasional aparatur pemerintah desa.

a�?Kalau urusan pengadaan motor dinas, maka digunakan di dana operasional. Tidak boleh yang lain-lain,a�? ujarnya.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *