Ketik disini

Bima - Dompu Headline

25 PNS Terbukti Berpolitik Praktis

Bagikan

BIMA – Temuan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima, sebanyak 25 PNS terbukti terlibat politik praktis. Tentunya, para PNS ijni telah memberikan pendidikan politik yang tidak sehat bagi masyarakat. Setelah di klarifikasi Panwaslu, 25 orang PNS itu terbukti keterlibatannya dalam kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bima.

“Kami telah serahkan rekomendasi untuk 25 orang PNS kepada Penjabat Bupati Bima Kami harap Pak Bupati dapat menindaklanjutinya sesuai dengan aturan yang berlaku,” ungkap Ketua Panwaslu Kabupaten Bima, Abdullah, kemarin pagi, di Kantor Pemkab Bima.

Kata dia, saat klarifikasi pada para PNS, unsur pelanggaran yang terbukti bahwa para PNS ini telah terlibat aktif dalam kampanye Pasangan Calon (Paslon). Temuan pelanggaran ini, dihimpun dan diproses sejak pendaftaran Paslon hingga pada tahapan kampanye yang sedang berjalan sekarang. Kata dia, hanya pasangan calon independen yang tidak ada temuan keterlibatan PNS yang berpolitik praktis di dalam kampanyenya.

“Para PNS yang telah di klarifikasi, rata-rata terlibat aktif dalam kampanye pada tiga Paslon. Hanya pasangan calon independen yang tidak ada temuan keterlibatan PNS yang berpolitik praktis,” aku lelaki yang akrab disapa dengan panggilan nama Ebit ini.

PNS yang berpolitik praktis itu, kata Ebit, berasal dari profesi kerja yang bervariasi. a�?Ada oknum Camat, oknum Kepala UPTD di Dinas Dikpora, oknum Kepala Bidang maupun oknum Guru. Keterlibatan para PNS itu masuk dalam temuan Panwaslu dan selama memproses para PNS ini, kami tidak tebang pilih. Kami bertindak tegas pada para PNS yang terbukti berpolitik praktis,a�? klaim Ebit.

Isu Panwaslu a�?masuk angina�� pun di tepisnya. a�?Rekomendasi ini adalah bukti bahwa semua temuan Panwaslu diproses sesuai dengan aturan main yang ada,” ujarnya.

Menurut Ebit, usai bertemu Penjabat Bupati dan memberikan rekomendasi 25 orang PNS bermasalah tersebut, Ebit menerangkan bahwa rekomendasi ini bersifat administrasi.

a�?Kalau rekomendasi ke arah tindak pidana pemilu (tipilu), saat ini belum ada kasus yang memenuhi unsur sebagaimana yang tertuang dalam perundang-undangan yang berlaku,a�? tandasnya. (cr-gus/r8)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *