Ketik disini

Politika

Raperda Zakat Harus Mengacu Aturan Baru

Bagikan

MATARAM – Fraksi PDI Perjuangan menolak rancangan peraturan daerah (raperda) tentang penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah. Dalam pandangan umum FPDIP yang dibacakan Ahmad Yadiansyah disebutkan alasan penolakan raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan zakat didasari atas regulasi yang dinilai tidak relevan dengan perda tersebut.

Terlebih mengacu pada Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor BJ.II/III-1/BA.03.2/775/2013, pembentukan Baznas di tingkat provinsi dan kabupaten/kota merupakan usulan masing-masing kepala daerah sesuai tingkatan.

a�?Baznas provinsi dan kabupaten/kota bukan dibentuk oleh gubernur atau bupati/wali kota seperti yang diatur dalam udang-udang sebelumnya sehingga pembentukan perda ini tidak diperlukan karena tidak relevan,a�? kata Ahmad Yadiansyah, kemarin.

Dikatakan untuk membentuk badan zakat tingkat provinsi dan kabupaten/kota harus mengacu pada undang-undang yang baru.

Dengan begitu pelaksanaan perda zakat dapat disesuaikan. Jika dipaksakan, justru raperda tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi.

Selain itu, PDI Perjuangan juga mengkritisi penulisan dan penggunaan kata dalam raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah tersebut. Dalam pandangannya, PDI Perjuangan menilai pedoman penulisan dalam raperda tersebut terutama pada pasal 13 yang menyebutkan bahwa zakat dapat dimanfaatkan dalam usaha produktif, berdasarkan persyaratan yang terdapat pada ayat 2 a dan b dinilai tidak sesuai karena zakat juga dapat diperuntukkan bagi mustahik.

a�?Paragraf pada bab III tidak sesuai dengan pedoman penulisan undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,a�? ungkap Yadiansyah.

PDI Perjuangan juga mengkritisi terkait pengelolaan zakat dan kelembagaan Baznas. Terutama menyangkut pendayagunaan zakat berdasarkan kebijakan pengurus badan zakat provinsi. PDI Perjuangan menilai pendayagunaan zakat oleh pengurus badan zakat provinsi itu rentan penyimpangan jika tidak diatur dan dikontrol dengan baik.

Dikatakan, pengelolaan zakat tersebut sudah diatur dalam pasal 15 Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Dalam ketentuan undang-undang tersebut diatur bahwa pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten kota dilakukan Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota. Baznas provinsi dibentuk oleh menteri atas usulan gubernur setelah mendapat pertimbangan Baznas, sedangkan Baznas kabupaten/kota dibentuk oleh menteri atau penjabat yang ditunjut atas usulah bupati/wali kota, setelah mendapat pertimbangan Baznas.

PDI Perjuangan hanya menyetujui tiga raperda dari empat raperda untuk dilanjutkan pembahasannya. Ketiga raperda tersebut adalah raperda tentang perlindungan perempuan dan anak, raperda tentang penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja Indonesia, dan raperda tentang keterbukaan informasi publik.

a�?Fraksi kami dapat menyetujui tiga buah raperda dapat disetujui pembahasan berikutnya dengan catatan yang telah kami sebutkan sebelumnya, sedangkan satu reperda lainnya yakni tentang penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infaq dan sadaqah tidak dapat kami setujui,a�? tegas dia.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Ruslan Turmudzi yang dikonfirmasi terkait hal itu menegaskan penolakan raperda tentang penyelenggaraan dan pengelolaan zakat, infaq, dan sadaqah itu lebih cenderung pada regulasi. Menurut dia, regulasi yang dipakai untuk menyusun perda zakat itu adalah Undang-Undang tahun 1999 yang sudah dicabut.

a�?Itu alasam kami sehingga harus menggunakan undang-undang yang baru tahun 2013 sehingga harus disesuaikan terutama menyangkut mekanisme dan sebagainya,a�? papar Ruslan. (tan/r4)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *