Ketik disini

Headline Praya

Suhaili Setuju Moratorium PNS Baru

Bagikan

PRAYA – Bupati HM Suhaili FT menyetujui usulan sejumlah pihak di Lombok Tengah (Loteng), yang memintanya untuk mengeluarkan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) teknis dan administrasi. Namun, sifatnya membatasi saja, bukan menutup penerimaan 100 persen.

“Kecuali, penerimaan guru dan tenaga kesehatan,” kata Suhaili, kemarin (1/5).

Diakuinya, kebutuhan tenaga pendidikan dan medis di Gumi Tatas Tuhu Trasna, sangat diutamakan. Karena, jumlah mereka masih terbatas, tidak sebanding dengan jumlah penduduk dan luas wilayah.

Untuk itulah, kata Suhaili setiap tahunnya Pemkab akan membuka selebar-lebarnya formasi CPNS tenaga pendidikan dan kesehatan. Khususnya, guru SD, guru olahraga, Pendidikan Agama Islam (PAI), guru seni dan budaya. Sedangkan, tenaga kesehatannya meliputi, dokter umum, dokter spesialis, perawat, bidan, apoteker, nutrisionis atau ahli gizi, dan sanitarian atau kesehatan lingkungan.

“Keberadaan PNS teknis dan administrasi kita sangat gemuk, melebihi rasio jumlah penduduk. Di sisi lain, tenaga guru dan kesehatan kita kurang,” kata orang nomor satu di Loteng tersebut.

Menurutnya, pola rekrutmen pada masa lalu, tidak mempertimbangkan kebutuhan mana yang paling penting bagi masyarakat. Akibatnya, biaya operasional untuk mereka membengkak setiap tahunnya.

“Untuk dokter umum saja, kita baru ada 60 orang. Itu pun tidak merata dan kebanyakan sukarela,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) Loteng Nurhandini Eka Dewi, terpisah.

Idealnya, kata Nurhandini setiap 10 ribu sebaran penduduk, terdapat satu orang tenaga dokter umum. Faktanya di Loteng, satu dokter menangani 20-30 ribu penduduk. Sehingga, dibutuhkan tambahan dokter umum sebanyak 40 orang lagi, hingga berjumlah 100 orang.

“Kalau dokter spesialis, sangat dan sangat kurang,” cetusnya.

Sementara untuk tenaga bidan, lanjut Nurhandini saat ini berjumlah 200 orang PNS dan 35 pegawai tidak tetap (PTT) pusat. Idealnya, penempatan satu orang bidan, menangani 2.500 penduduk. “Lagi-lagi, kita tidak bisa memenuhi ketentuan standar pelayanan minimal (SPM),” ujarnya.

 Begitu pula tenaga perawat, saat ini posisinya sebanyak 300 orang perawat, tersebar di rumah sakit negeri maupun swasta, Puskemas, Pustu dan Polindes. Jika berbicara ideal, satu orang perawat harus melayani kesehatan kepada 1.000-2.000 sebaran penduduk.

 “Kami juga merasakan kekurangan tenaga guru PNS,” sambung Kabid Dikdas Dinas Dikpora H Sumum.

Kekurangan itu, kata Sumum kebanyakan di guru PNS di 590 SD yang tersebar di 139 desa/kelurahan di seluruh Loteng. Idealnya, guru SD PNS sebanyak 9 orang. Terdiri dari, 6 guru kelas, ditambah masing-masing satu orang guru PAI, olahraga dan kepala sekolah (kasek).

“Posisi kita sekarang, guru PNS per SD antara 3-4 orang saja. Sisanya, Guru Tidak Tetap (GTT). Sehingga, jauh dari ideal,” keluh Sumum.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *