Ketik disini

Headline Politika

Ayo, Fraksi yang Lain Berani Nggak?

Bagikan

MATARAM – Fraksi Demokrat DPRD NTB dan Kota Mataram mengawali instruksi Menteri Dalam Negeri untuk tes urine. Ketua Fraksi Demokrat DPRD NTB H MNS Kasdiono mengatakan, tes urine itu melibatkan sembilan orang. Yakni, enam orang anggota Fraksi Demokrat DPRD NTB dan sisanya Fraksi Demokrat DPRD Kota Mataram.

Dikatakan, ada dua anggotanya tidak hadir dalam tes urine yang berlangsung di ruang Fraksi Demokrat DPRD NTB, kemarin (2/5). Keduanya adalah H Lalu Sudiartawan dan H.M Rais Ishak. Meski begitu, keduanya dikonfirmasi berhalangan dan akan menyusul.

Menurut dia, tes urine akan dilakukan oleh seluruh Fraksi Demokrat DPRD kabupaten/kota di NTB. Bahkan tes urine itu akan dilakukan secara priodik sebagai upaya komitmen Partai Demokrat untuk melawan peredaran narkoba terutama di lingkungan politisi. a�?Surat dari Mendagri yang kami konsultasikan kepada Ketua DPD Partai Golkar NTB. Semua anggota Fraksi Demokrat diseluruh DPRD se-NTB diharuskan tes urine,a�? kata Kasdiono kepada wartawan, kemarin (2/5).

Tes urine tersebut melibatkan tiga petugas dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB. Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) BNNP NTB Anggraini Ninik Murnihati menegaskan, seluruh anggota Fraksi Demokrat yang menjalani tes urine negatif narkoba.

Pihaknya mengapresiasi dukungan dari Fraksi Demokrat NTB yang mengawali tes urine dari semua fraksi yang ada di DPRD NTB. Diharapkan seluruh anggota DPRD NTB maupun DPRD kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan BNNP untuk mendukung program antinarkoba.

Hanya saja, dia membenarkan jika BNNP NTB saat ini kekurangan alat test kit. Maka itu, pihaknya mendorong dilakukan sharing jika ada lembaga yang meminta tes urine. BNNP NTB memiliki 7.000 test kit pada 2015. a�?Tapi tahun ini hanya 450 test kit sehingga kami sampaikan kepada masing-masing pihak untuk sharing anggaran,a�? harapnya.

Dari 450 test kit itu, sebanyak 300 lebih sudah terpakai. Sebelumnya BNNP sudah melakukan tes urine di Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, Badan SAR Nasional, Kejaksaan, Kodim Lombok Tengah, Kodim Mataram, Korem 162/Wira Bhakti NTB, dan Fraksi Demokrat.

Kurangnya test kit di BNNP, kata Anggraini disebabkan karena program pembangunan berwawasan antinarkoba secara mandiri. Tidak saja kalangan politisi, pihaknya pun siap setiap saat jika dilibatkan oleh beragam kalangan masyarakat. Pihaknya juga akan membidik institusi pendidikan untuk mengantisipasi peredaran narkoba di lingkungan sekolah dan kampus.

Usai tes urine, seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRD NTB dan DPRD Kabupaten/Kota pun menempelkan stiker stop narkoba. Diharapkan gerakan antinarkoba itu berlangsung secara masif, terstruktur, dan berdampak positif bagi masyarakat. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys