Ketik disini

Metropolis

Ratusan Nelayan Protes Gubernur

Bagikan

MATARAM – Ratusan nelayan dari Lombok Timur (Lotim) menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur NTB, kemarin (2/5). Mereka meminta Pemprov untuk menghentikan seluruh proses perizinan yang akan melegalkan pengerukan pasir di Lombok demi reklamasi di Teluk Benoa, Bali. a�?Kami tidak bisa tidur karena memikirkan rencana pengerukan pasir ini,a�? kecam Saiful Rahman, salah seorang nelayan Tanjung Luar.

Ia yakin, pengerukan pasir tersebut akan berimbas pada ekosistem laut setempat. Alhasil, nelayan juga akan kehilangan satu-satunya sumber pencarian mereka. a�?Kalau pasir lautnya dikeruk, kami harus cari nafkah ke mana lagi,a�? keluhnya.

Protes senada juga disampaikan oleh Amin, nelayan dari Ketapang Raya, Keruak. Rencana pengerukan pasir tersebut sudah memicu dilema di tengah masyarakat pesisir. Menurut Amin, sampai saat ini pun, pihak perusahaan sendiri tidak pernah mensosialisasikan rencana pengerukan pasir itu kepada para nelayan yang nantinya pasti akan terkena imbas. a�?Perusahaan justru bersosialisasi ke petani dan masyarakat bukan nelayan yang tidak akan merasakan imbas dari pengerukan pasir ini. Jadi, sosialisasi itu akal-akalan perusahaan saja,a�? tudingnya.

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) NTB Murdani yang mendampingi protes para nelayan itu juga mempertanyakan analisis dampak lingkungan (amdal) yang sudah dikeluarkan Pemprov NTB terkait rencana pengerukan pasir laut itu.

Ia menuding studi Amdal yang sudah dikeluarkan itu hanya sebagai legitimasi untuk menguntungkan pihak perusahaan saja. Kenyataannya, di lapangan, nelayan sendiri tak pernah diajak sosialisasi terkait rencana pengerukan pasir itu. a�?Di dokumen Amdal itu saja tidak ada disebutkan dampaknya bagi nelayan nanti seperti apa,a�? kritiknya.

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) NTB Hery Erpan Rayes yang menjumpai perwakilan demonstran membenarkan, izin Amdal untuk pengerukan pasir telah dikeluarkan. Namun, ia menegaskan bahwa izin Amdal belum bisa menjadi alat perusahaan untuk langsung melakukan pengerukan pasir di Lotim karena masih harus menunggu izin lain dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BKPM-PT) NTB. a�?Terkait sosialisasi, itu harus dilakukan oleh perusahaan. Nelayan harus diajak sosialisasi terkait rencana ini. Kalau sosialisasi tidak dilakukan, izin lainnya tidak bisa dikeluarkan,a�? kata Hery.

Senada juga dijelaskan Kepala BKMPT NTB H Ridwansyah. Dijelaskan, izin pengerukan pasir belum bisa diberikan karena belum mendapatkan izin Amdal dari pusat. a�?Di daerah sudah keluar Amdalnya, tetapi izin Amdal dari pusat belum terbit,a�? jelas Ridwansyah.

Pihaknya masih menunggu dinamika di pemerintah pusat sendiri. Pasalnya, terkait pengerukan pasir dan reklamasi pun masih menjadi perdebatan di pusat dan kemungkinan akan ada rencana moratorium.

Dijelaskan, PT DAR tinggal menunggu dua izin utama lainnya untuk bisa segera memulai aktivitas pengerukan pasir. Izin tersebut yakni izin lingkungan dan izin operasi produksi. Meski mendapat tekanan dari demonstran, Ridwansyah tetap tak memberikan jaminan untuk menghentikan proses perizinan tersebut. a�?Yang jelas kita akan menjamin izin itu keluar ketika semua persyaratan benar-benar dipenuhi dan sesuai aturan,a�? katanya. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys