Ketik disini

Giri Menang Headline

Mantan Pejabat Ogah Kembalikan Aset

Bagikan

GIRI MENANG – Inventaris Pemkab Lombok Barat (Lobar) yang masih digunakan eks pejabat, menjadi sorotan BPK RI Perwakilan NTB. Selain itu, BPK ikut menyoroti persoalan pendataan aset di Pemkab Lobar yang tertuang dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) 2015.

Sekda Lobar Mochammad Taufiq mengatakan, saat ini memang BPK sedang melakukan pemeriksaan terhadap LKPD Lobar. a�?Tiga item yang menjadi sorotan BPK. Yaitu, BOS (Bantuan Operasional Sekolah, Red), masalah aset, dan inventaris yang belum dikembalikan,a�? kata Taufiq.

Untuk persoalan aset, kata Taufiq, pemkab terus berupaya melakukan pencatatan aset milik Lobar. Sebabnya, hingga sekarang ini masih banyak aset berupa tanah yang belum masuk pencatatan pemkab.

a�?Asetnya ada tapi banyak yang tidak tercatat di pembukuan kita (Pemkab, Red). Itu yang sedang kita inventarisir sekarang,a�? ujarnya.

Selain aset, Pemkab Lobar pun sedang mengejar inventaris yang saat ini belum dikembalikan eks pejabat, baik yang telah pensiun maupun yang dimutasi. Kata Taufiq, masih banyak eks pejabat tidak kooperatif dalam mengembalikan inventaris yang digunakan semasa menjabat.

a�?Ada motor dan mobil yang harus kita tarik,a�? katanya.

Seharusnya, inventaris yang digunakan selama menjabat merupakan milik Negara. Bukan milik pribadi. Sehingga bila sudah selesai masa jabatan, harus dikembalikan. a�?Kalau pindah, ya seharusnya barang-barang itu jangan ikut dibawa pindah,a�? ujarnya.

Karena itu, pemkab langsung menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada eks pejabat yang bersangkutan. Isinya meminta untuk mengembalikan inventaris milik pemkab. a�?Sudah dua kali kita kirim surat. Kita juga melibatkan Satpol PP untuk pengembalian itu,a�? ungkapnya.

Hasilnya beberapa inventaris memang langsung dikembalikan eks pejabat. Tetapi ada eks pejabat yang tidak kooperatif mengembalikan inventaris pemkab.

a�?Masih ada surat pemberitahuan yang ketiga, tinggal kita kirimkan kepada yang bersangkutan,a�? katanya.

Bila surat ketiga tidak di indahkan, tindakan tegas akan dilakukan pemkab. Kata Taufiq, pemkab tidak akan segan melakukan penarikan, bahkan melaporkan ke polisi atas tindakan penggelapan.

a�?Kalau buntu, kita anggap penggelapan. Bisa lapor polisi, tapi itu langkah terakhir. Ini kita lakukan agar pemkab tidak mendapat penilaian buruk dari BPK,a�? pungkasnya.

Sementara itu, Plt BPK RI NTB Wahyu Priyono mengatakan, pemeriksaan LKPD Lobar akan dilangsungkan hingga pertengahan Mei. Pemeriksaan ini mencakup beberapa kegiatan yang terangkum dalam LKPD Lobar tahun angggaran 2015.(dit/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *