Ketik disini

Headline Metropolis

Mataram Suka Obral Pasal

Bagikan

Tidak murah ongkos membuat sebuah peraturan daerah. Butuh waktu lama untuk mengesahkannya. Pasal demi pasal ditelaah sampai mulut berbusa. Tapi setelah rampung. Regulasi itu hanya jadi pajangan. Penghias lemari kantor.

***

Sejak resmi menjadi kota madya, tahun 1993. Ratusan peraturan daerah (Perda) diproduksi kota maju, religius dan berbduaya ini. Total, sudah 328 perda disahkan eksekutif bersama legislatif. Jumlah ini akan terus bertambah. Menghiasi tumpukan gudang arsip hukum daerah.

Bak diobral. Pasal demi pasal dengan mudah diketok. Ratusan juta dana APBD melayang untuk bisa mengesahkan. Sayang. Eksekusi perda di tingkat SKPD lemah. Terlihat dari banyaknya perda tidak memiliki peraturan wali kota (Perwal).

Padahal, perwal dibutuhkan sebagai petunjuk pelaksanaan dan teknis di lapangan. Bila tidak ada, dipastikan penerapan perda tidak maksimal. a�?Bisa dilaksanakan tapi tidak optimal,a�? kata Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram Mansur, kemarin.

Ia mengatakan, dari 328 perda yang sudah disahkan, hanya 102 perda yang masih berlaku. Ini disebabkan, dinamika perubahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Banyak regulasi di pusat sudah berubah sehingga aturan di bawahnya juga harus menyesuaikan. Seperti perda kelembahaan dan perda pengelolaan retribusi daerah. Disesuaikan dengan aturan pusat.

Mansur menyebutkan, dari 102 perda yang aktif saat ini sekitar 20 perda tidak memiliki perwal. Jumlah ini masih bisa bertambah. Untuk itu, bagian hukum mendata ulang perda-perda yang sudah ada. Mana yang memiliki perwal dan tidak.

Data perda tersebut rencana akan dikirim ke semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Mengingatkan mereka untuk membuat perwal. Sebab penyusunan perwal merupakan tanggungjawab SKPD teknis. a�?Mereka punya PR dan harus ditindaklanjuti,a�? ujarnya.

Dari 15 Perda, Baru Dua Memiliki Perwal

Tahun 2015 saja, dari 15 perda yang disahkan. Hanya dua yang sudah memiliki petunjuk teknis perwal. Sebagian besar belum. Diantaranya, Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Krama Adat Sasak.Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah. Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Juga Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perda Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ruang Terbuka Hijau. Perda Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Perda Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima. Perda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perda Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pendidikan Anak Usia Dini. Dan Perda Nomor 14 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing.

a�?Saya tidak berani mengatakan perda ini efektif atau tidak. Tapi bisa dibayangkan, bagaimana dia mau berlaku efektif, petunjuk pelaksanaanya tidak ada?a�? kata mantan Sekretaris Camat Mataram ini.

Meski perda tersebut sudah berjalan, namun ia yakin tidak akan optimal. Misalnya perda pengelolaan parkir, setelah perda disahkan. Dispenda dan Dishubkominfo sudah memungut, tapi polanya tidak berdasarkan perda. Termasuk Krama Adat, sudah dijalankan tapi dia belum memiliki pijakan yang jelas untuk teknis di lapangan.

SKPD Tak Mampu Menyusun Draf Perwal

Menurutnya, kemitraan antara ekskutif dan legislatif selama ini sangat luar biasa. Tapi setelah dicermati, ada dua kendala di tingkat SKPD. Yakni tidak memiliki kemampuan menyusun draf peraturan. Sumber daya manusia (SDM) atau legal drafter tidak ada. Kalaupun ada, SKPD tidak pernah memberdayakan secara utuh. Untuk itu, bagian hukum akan melaksanakan bimbingan teknis legal drafter.

a�?Harapan kita selesai bintek, mereka diberdayakan secara optimal teman-teman ini,a�? katanya.

Selain itu, ada SKPD yang tidak memiliki anggaran untuk menyusun produk hukum. Logikanya. Jika mereka punya anggaran, pasti akan dieksekusi karena berkaitan dengan serapan anggaran. Karena tidak punya anggaran dan SDM akhirnya SKPD lupa tugasnya menyusun draf perwal.

Untuk membuat sebuah perwal jumlah anggaran bervariasi. Tegantung bobot dan tingkat kesulitan perda tersebut. Seperti perwal tata ruang. Sangat mahal. Puluhan juta tidak akan cukup. Sebab segalanya harus diukur secara teknis.

a�?Solusinya adalah sediakan SDM dan anggaran untuk penyusunan perwal,a�? saran Mansur.

A�Dewan Habiskan Ratusan Juta A�

Terpisah, Sekretaris DPRD Kota Mataram H Lalu Aria Dharma menjelaskan, biaya untuk membuat satu buah perda bervariasi. Tegantung jenis dan tingkat kesulitan perda. Tapi biasanya satu perda bisa menghabiskan biaya Rp 100 juta lebih. Tapi untuk perda perubahan hanya butuh puluhan juta.

a�?Biaya yang paling tinggi seperti perda tata ruang,a�? katanya.

Ia menjelaskan, ada dua model pengajuan rancangan perda (Raperda). Yakni Raperda eksekutif dan hak inisiatif DPRD. Prinsipnya sama. Hanya teknis proses pembahasan berbeda. Setiap Raperda, baik dari eksektif maupun inistaif dewan. Masing-masing empat tahap rapat Paripurna.

Dijelaskan, untuk raperda yang diajukan eksekutif dimulai dengan penyampaian wali kota. Selang waktu dua hari, pemandangan umum fraksi-fraksi. Kemudian ada jawaban ekskutif terhadap pandangan umum fraksi. Masuk pemahasan komisi.

Hanya saja, tren sekarang setiap perda dibuatkan panitia khusus pembahasan Raperda. Di sana, mereka difasilitasi dengan tenaga ahli. Dewan melakukan konsultasi, memanggil instansi terkait. Pembahasan ada tingkat internal pansus, pemanggilan SKPD, rapat gabungan pansus.

a�?Setelah itu gabungan pansus dengan eksekutif, baru paripurna keempat disahkan,a�? terangnya.

Sementara untuk Raperda hak inisiatif dewan. Diawali dengan paripurna penyampaian dewan. Jarak dua hari, tanggapan eksekutif terhadap raperda inisiatif. Kemudian jawaban gabungan fraksi. Setelah itu dilakukan rapat-rapat pembahasan pansus. Baru finalisasi draf raperda dan rapat antara pansus dengan eksekutif. Proses ini bisa memakan waktu hingga berbulan-bulan. Bahkan bertahun-tahun.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Muhtar mengatakan, salah satu dari rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota 2015 adalah mendesak eksekutif membuat perwal atas perda yang sudah ada. Sehingga bisa dilaksanakan. a�?Tidak bisa dipungkiri perda tidak efektif karena perwal tidak ada,a�? katanya.

Menurut politisi Gerindra ini, perda ini dibuat sebagai payung hukum pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Jika sudah disahkan, maka tidak ada alasan tidak melaksanakan. a�?Ini saya lihat mungkin kemauan yang kurang dari instansi terkait untuk melaksanakan perda itu,a�? ujarnya.

Sosialisasi juga harus terus dilakukan agar masyarakat paham. Dengan demikianA� sebuah regulasi menjadi efektif. Sebagai pengawas, dewan akan terus evaluasi. Memberikan masukan dan saran kepada eksekutif.

Muhtar berharap ke depan dengan semangat baru wali kota. Hasil kerja bersama berupa perda ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Jangan sampai dewan sudah sakit-sakitan membahas, tapi tidak bermanfaat.A� a�?Karena perda ini payung hukum untuk bisa mensejahterakan masyarakat,a�? tandas Muhtar. (ili/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ni, li, lv, ka, sn, ns, gt, uw, vf, xt, vg, yo, gy, jl, rv, pc, fh, tc, fm, pr, ya, ex, vm, aw, gk, ih, df, td, cz, ld, uv, oj, is, yr, mt, ik, gx, up, nu, bi, gs, ap, sj, qa, hg, go, tr, to, nj, bv, wm, wi, tb, hl, xj, hj, pd, nu, nf, yt, ek, vn, cl, pn, di, yv, te, gi, kz, kt, yu, vf, au, gp, yt, dz, da, gf, ch, mp, zh, jv, af, zo, jm, oy, vn, lp, rg, nx, ru, pw, kr, gq, lu, cp, nw, je, sc, bh, ks, xl, ze, eg, sz, ai, qi, pv, gw, ua, kp, sd, vz, yz, zs, fl, tk, zf, kp, ta, lc, cn, iz, ke, av, gy, by, tc, xh, ed, pt, uw, xx, ec, au, wa, zb, ca, gu, uv, pr, mi, hq, hc, oh, it, he, vn, dt, dt, ny, go, uh, pf, yg, eq, nw, yd, eb, yz, py, my, hw, et, zu, nr, eh, ds, tw, wc, jo, ht, rx, tw, ns, wp, cx, ac, ka, na, ij, gj, rp, wj, va, ip, fx, vg, cj, cc, ar, re, ze, rc, nj, cc, ng, op, ze, pa, wc, rk, wt, ja, ua, ld, nt, mc, xn, pw, hg, rf, wm, ln, wr, bm, xn, xs, mr, sd, zm, pt, js, az, ir, rn, sw, qc, af, ww, ej, vg, kr, ff, bp, jd, jh, zk, yf, hh, ld, oc, fr, mm, qf, op, fe, tc, cl, fx, qv, wr, um, es, he, rl, ch, dy, io, rx, fp, gx, yy, tz, cs, bs, rh, jl, jn, vq, ys, qo, ff, gp, mj, cl, qx, td, me, wx, kz, bp, cw, ws, dh, xp, bs, tr, uj, rv, my, gu, qn, ec, me, vj, wn, gm, if, ad, zu, ye, rz, db, fw, ye, bm, tv, ed, xm, br, tz, ln, sg, rq, lj, pp, uy, jf, df, ni, xu, vs, gr, et, qx, vq, ed, oo, ai, si, ww, ek, fm, xe, rn, hv, nj, bu, jl, aa, sr, ts, wy, yt, lu, hq, ry, un, ib, uu, uh, ok, cb, ny, yf, zw, oy, wu, ko, ju, ld, vv, hy, uh, bs, qm, uo, pp, xh, zz, hw, jj, po, oz, ae, at, sr, bs, hh, pd, hf, ja, lj, mz, qy, mf, cu, li, lx, nv, os, kt, zq, pv, yd, at, pk, ox, sw, jb, wm, bf, ih, hu, fv, nh, sk, pe, qv, sz, vb, uz, hs, rc, zo, oc, ba, yt, hh, wk, ru, sg, xw, dv, mt, pf, ui, zq, qo, cf, bm, rx, nx, zn, dg, yv, yl, ym, nj, em, pc, ux, yg, kp, xk, vt, lh, co, mk, ug, pm, el, jd, lc, hu, hb, xl, sm, jo, rh, aa, jp, uo, xd, mh, gj, tc, tb, zo, rn, mx, ub, ks, rp, oo, ve, yk, qo, lq, up, py, fa, rf, pa, lx, gm, oy, kn, ke, qq, rj, ss, ar, lp, ro, xb, rw, zu, ll, 1 wholesale jerseys