Ketik disini

Metropolis

Pak Kadis Jangan ABS!

Bagikan

MATARAMA�– Berjamaahnya para pengusaha melakukan pelanggaran terhadap tata ruang yang ada di Kota Mataram dinilai akibat lambannya pengawasan dan penindakan pemerintah. Selama ini, SKPD yang bertugas menindak pelanggaran dinilai lelet dan membiarkan pelanggaran itu terjadi. Sehingga, pelanggaran demi pelanggaran ini pun terus dilakukan oleh para pengusaha.

Mendengar rencana Dinas Tata Kota, Kota Mataram yang akan melakukan penindakan dalam dua bulan, Komisi III DPRD Kota Mataram berharap ini bukan omongan semata. Apalagi hanya komentar yang bertujuan untuk membuat Bapak (wali kota) A�Senang.

a�?Saya lihat berita hari ini, (kemarin, Red). Itu kan sudah jelas melanggar tata ruang. Kita mau lihat bagiamana tindakan dinas terkait dengan pelanggaran tersebut,a�? kata Ismul Hidayat, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram.

Tidak muluk-muluk, rencana pembongkaran seperti yang disampaikan Dinas Tata Kota, diharapkan dewan bisa direalisasikan. Ia berharap, penindakan nyata dalam bentuk surat teguran bisa dilayangkan kepada para pelanggar tata ruang.

a�?Nanti kami juga akan awasi, apakah ada surat teguran yang diberikan dinas tata kota kepada para pengusaha,a�? kata Ismul.

Diungkapkan, pelannggaran tata ruang di Kota Mataram terjadi di banyak tempat. Bukan hanya di Jalan Sriwijaya. Ini disebabkan kelalaian pengawasan dan penindakan. Mulai dari toko kecil hingga pelanggaran oleh ruko dibiarkan begitu saja.

a�?Apalagi yang ditunggu oleh tata ruang. Aturan kan sudah jelas,a�? katanya.

Ia berharap Dinas Tata Kota, Kota Mataram bisa memberikan sanksi pada pengusaha yang melangar aturan tata ruang. Agar bisa memberikan efek jera dan tidak diikuti oleh pengusaha lain.

a�?Kita akan tunggu buktinya. Apakah akan benar ada langkah tegas atau hanya statemen asal a�?bapaka�� senangA� (ABS) saja,a�? katanya.

Terpisah, Kepala BPMP2T Cokorda Sudira menjelaskan kalau pihaknya selama ini mengeluarkan izin sesuai aturan. Itu pun, katanya dalam izin tersebut terlampir petunjuk teknis bangunannya. a�?Dalam izin itu sudah ada dibelakang kertas itu petunjuk teknisnya,a�? jelasnya.

Hanya, saja fakta di lapangan selama ini dijelaskannya banyak pengusaha yang melanggar aturan. Untuk itu, pengawasan dan penindakan memang harus dibarengi dengan pemberian izin tersebut. a�?Kami hanya memberikan izin sesuai aturan. Masalah nanti ada pelanggaran, itu ada tugas SKPD lain yang berwenang menindaknya,a�? bebernya.

Kepada Lombok Post, Cok Sudira juga memperlihatkan izin bangunan untuk Hotel Aston yang kini sedang dibangun di Jalan Panca Usaha berpotongan dengan Jalan Bung Karno. Dari peta yang diperlihatkannya, Garis Sempadan Bangunan (GSB) Hotel dari as jalan Bung Karno menunjukkan jarak 20 Meter. Sedangkan GSB bangunan hotel dari Jalan Panca Usaha berjarak sekitar 15 meter.

Sayangnya, faktanya bangunan hotel diduga lebih dekat dengan jalan dari jarak yang telah ditentukan. a�?Jangankan pelanggaran sekelas Hotel Aston, sekelas pelanggaran tata ruang oleh pemilik ruko saja tidak bisa ditindak. Apalagi yang seperti itu,a�? sindir Ismul Hidayat.

Pelanggaran seperti ini menurutnya akibat tidak ada ketegasan SKPD berwenang sejak awal. Sehingga, para pengusaha berani melanggar aturan. a�?Lelet , lalai, dan telat,a�? ketusnya.

Melihat hal ini, Wakil Wali Kota Mataram, H Mohan Roliskana meminta Dinas Tata Kota, Kota Mataram dan tim yustisi segera menindak pelanggaran ini. Agar tidak ada lagi ruang publik dan hak publik yang digunakan oleh pengusaha.

a�?Pengawasannya yang kurang selama ini. Karena tidak diawasi maka tidak pernah ditindak. Harus ada langkah tegas yang diambil segera,a�? jelas Mohan.

a�?Kalau dibiarkan ini akan membuat kota semakin semrawut dan pelangaran akan terus terjadi,a�? tandasnya. (ton/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *