Ketik disini

Headline Tanjung

Pemkab Datangkan Ahli Hukum

Bagikan

TANJUNG – Untuk menuntaskan polemik terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Pemkab Lombok Utara meminta pendapat ahli. Pemkab mendatangkan ahli hukum dari Unram Prof. Galang Asmara dalam rakor, kemarin (3/5).

Hal ini dilakukan karena Pemkab menilai DPRD tidak mau membahas usulan raperda tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala desa yang saat ini tengah dipersoalkan. Pemkab mengklaim, DPRD ngotot agar Surat Edaran (SE) yang telah diedarkan dicabut terlebih dahulu sebelum dibahasnya raperda tersebut.

Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin. Dalam rakor tersebut, Galang menilai, apa yang dilakukan Pemkab dengan mengedarkan SE dianggap hal yang tepat. a�?SE dikeluarkan untuk mengisi kekosongan hukum saat itu dan untuk menjamin terlaksananya pemerintah jangan sampai terjadi stagnasi. Prosedurnya sudah benar,a�? ujar Galang Asmara.

Menurut Galang, berdasarkan teori dan hukum yang berlaku dalam kondisi itu, Pemkab berhak mengeluarkan suatu peraturan kebijakan seperti SE. a�?Ini kewenangan pemda selain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kalau aturan perundang-undangan tidak ada, ya pemda berhak mengeluarkan aturan,a�? tandasnya.

a�?SE itu sah karena dikeluarkan pejabat berwenang. Apalagi saat itu tidak ada peraturan yang lebih tinggi,a�? tegasnya lagi. Jika saat itu, Pemkab menunggu aturan perundang-undangan yang berlaku tanpa mengeluarkan SE, maka pemda bisa dituding tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. a�?Asal tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang ada dan menjadi dasar tidak apa-apa,a�? katanya.

Lebih lanjut, Galang mengatakan, SE ini merupakan tanggung jawab sepenuhnya pemda. Sedangkan legislatif harus membuat perda bersama dengan eksekutif. “Jadi ini dua ranah berbeda dan jangan dicampur sehingga dijadikan alasan legislatif tidak mau membahas raperda sebelum SE dicabut,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin mengatakan, dalam hal ini kewenangan pemkab sudah jelas. Terkait dengan tidak maunya DPRD membahas Perda, pihaknya akan berkomunikasi kembali. a�?Jika mereka tetap bertahan untuk meminta eksekutif mencabut SE terlebih dahulu sebelum pembahasan Perda, maka saya serahkan semuanya ke rakyat. Biarlah masyarakat yang menilai,a�? ucapnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Lombok Utara Ardianto membantah jika dewan enggan membahas raperda tersebut sebelum SE dicabut. Menurut Ardianto, pihaknya tetap akan membahas raperda tersebut, tetapi memang draft pembahasan raperda itu baru masuk pada akhir masa sidang pertama. Sehingga akan dibahas pada masa sidang kedua pada bulan ini. a�?Siapa bilang kita menolak membahas. Pembahasan itu kan ada jadwalnya,a�? tandasnya.

Ditambahkan, pemkab mesti paham aturan serta mekanisme dalam pembahasan tersebut. Jangan malah menimbulkan asumsi bahwa DPRD yang menolak perda tersebut.

Ardianto mengatakan, dicabut atau tidaknya SE tersebut tidak ada pengaruhnya terkait masa sidang. Dikarenakan, meskipun SE tidak dicabut pun perekrutan perangkat desa tetap berjalan sampai saat ini.

a�?SE itu kan tetap berlaku, celakanya SE itu menjadi dasar hukum pengangkatan perangkat desa yang telah direkrut. Padahal di dalam aturan, yang berhak menjadi dasar hukum adalah Undang-undang, PP, dan Permendagri,a�? imbuhnya.

Lebih lanjut, Ardianto menjelaskan, dalam perekrutan perangkat desa, sebagaimana yang tertuang dalam Permendagri Nomor 83 tentang perekrutan perangkat desa, dijelaskan bahwa terdapat tiga syarat. Diantaranya jika terjadi kekosongan maka mesti menunjuk Pelaksanaan Harian (Plh), mengacu pada perda, serta perda tersebut diproses paling lambat satu tahun. (puj)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *