Ketik disini

Politika

Golkar Kecewa dengan Pimpinan Dewan

Bagikan

MATARAM – Fraksi Golkar mengaku kecewa dengan pimpinan DPRD NTB. Pasalnya, hingga Rabu (4/5), pimpinan DPRD NTB belum menindaklanjuti surat Partai Golkar terkait pemberhentian Umar Said. Kekecewaan itu disampaikan dalam bentuk protes anggota Fraksi GolkarA� Humaidi saat Rapat Paripurna DPRD NTB, Rabu (4/5).

Pada kesempatan itu Humaidi mempertanyakan apa maksud pimpinan DPRD NTB tidak menindaklanjuti surat Partai Golkar. Padahal, surat tersebut sudah dibacakan dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu. Menurut dia, persoalan yang terjadi bukan berlatar belakang pribadi namun kelembagaan. a�?Kami kecewa dengan pimpinan DPRD NTB. Apa persoalannya mengapa hingga kini SK DPP Partai Golkar belum ditindaklanjuti,a�? kata Humaidi dihadapan sidang paripurna DPRD NTB di Mataram.

Humaidi yang juga Ketua DPD Partai Golkar Lombok Tengah yang baru terpilih menegaskan, pihaknya tidak ingin persoalan internal Golkar berimbas pada agenda DPRD NTB. Legipula, sejak awal Fraksi Golkar berkomitmen menjaga hubungan baik dan mendorong terciptanya kondusivitas di DPRD NTB.

Dikatakan, sebagai Fraksi dengan11 kursi di DPRD NTB tentu memiliki kebijakan dan wewenang untuk mengatur internalnya. Apa yang diputuskan oleh Partai Golkar menurut dia merupakan keputusan lembaga partai bukan perseorangan.

Terkait dengan itu, pihaknya terbuka untuk membangun komunikasi dengan pimpinan DPRD NTB. Apalagi beberapa waktu lau DPD Partai Golkar NTB sudah menyampaikan kajian hukum kepada pimpinan dewan. a�?Apa yang tidak bisa diselesaikan dengan baik-baik. Kami terbuka untuk membangun komunikasi dengan pimpinan DPRD NTB karena ini memang tanggung jawab partai untuk menindaklanjuti keputusan DPP,a�? paparnya.

Protes Humaidi itu dilatari atas persoalan internal Fraksi Golkar. Sebelumnya, DPP Partai Golkar telah menerbitkan surat bernomor B-266/Golkar/II/ tentang PAW Umar Said selaku Ketua DPRD NTB. Surat tersebut menyetujui pergantian Umar Said oleh Hj Baiq Isvi Rupaedah.

Hanya saja, surat PAW Umar Said tersebut mendapat perlawanan. Menyatakan sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar, Umar Said dan Muhammad Amin mengirim surat kepada DPRD NTB. Surat tersebut pun dibacakan dalam rapat Paripurna DPRD NTB.

Tidak lama berselang, DPP Partai Golkar kembali mengirim surat kepada DPD Partai Golkar NTB. Surat nomorA� 98/DPP/GOLKAR/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016 itu berisi pemberhentian Umar Said dan Muhammad Amin dari keanggotaan Partai Golkar. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD NTB H. Mahally Fikri pun menyatakan jika hal itu sudah dijawab pimpinan dewan melalui sidang paripurna beberapa waktu lalu. a�?Kami berterima kasih, namun hal itu sudah dijawab dalam sidang paripurna sebelumnya,a�? kata Mahally singkat.

Sebelumnya, Mori Hanafi sudah menyatakan dengan tegas jika pimpinan DPRD NTB menunggu hasil putusan hukum tetap. Lagipula, Umar Said melalui kuasa hukumnya telah menggugat SK DPP Partai Golkar itu baik melalui mahkamah partai maupun melalui pengadilan.

Hingga kini pemberhentian Umar Said baik dari keanggotaannya sebagai wakil rakyat maupun dari Ketua DPRD NTB belum tuntas. Justru Umar Said masih bisa memimpin sidang paripurna istimewa. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *