Ketik disini

Headline Kriminal

Jaksa Dalami Kasus Suap SRG Lotim

Bagikan

MATARAM – Kasus dugaan suap yang dilimpahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah digarap Kejati NTB. Mereka memeriksa pejabat Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Lombok Timur, Rabu (4/5).

Yakni, Kepala Bidang Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat H Muslihun dan Kepala Bidang Pajak Hasni. Keduanya diperiksa secara terpisah di ruang penyidik pidana khusus Kejati NTB.

Pantauan Koran ini, dua pejabat ini menjalani pemeriksaan sejak pagi. Mereka selesai diperiksa sekitar pukul 14.00 Wita. H MuslihunA� mengaku dirinya dipanggil untuk dimintai keterangan. Berdasarkan surat panggilan, pemeriksaan ini terkait dugaan suap penyelenggara negara di Kabupaten Lombok Timur dari tahun 2008 sampai 2013 lalu.

a�?Saya dipanggil dan sudah dimintai keterangan oleg Ibu Ely Rahmawati (jaksa),a�? katanya usai menjalani pemeriksaan, Rabu (4/5).

Ia mengaku, dirinya sudah memberikan keterangan sesuai kapasitas selaku Kabid Verifikasi dan Pengaduan Masyarakat BPPT Lombok Timur. Yakni prosedur pengurusan izin pengelolaan yang diberikan kepada PT iPasar Indonesia (Persero) untuk menggarap Sistem Resi Gudang (SRG) di Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya.

a�?Sudah saya jelaskan semuanya,a�? aku dia.

Muslihun mengaku dirinya diminta hadir ke hadapan A�jaksa penyidik untuk menjelaskan verifikasi dikeluarkannya surat izin bagi PT iPasar Indonesia (Persero). Pertanyaan itu, aku dia, sudah pernah ditanyakan penyidik KPK waktu pemeriksaan di Lotim.

a�?Kita hanya melengkapi keterangan saja,a�? beber dia

Ia menceritakan, saat itu dirinya diperiksa KPK pada tahun 2013. Kala itu, penyidik KPK meminta keterangan seputar proses perizinan keluarnya PT iPasar Indonesia.

a�?Saya kembali ditanya bagaimana proses perizinan itu keluar,a�? bebernya.

Selaku kabid, lanjut dia, dirinya hanya melakukan verifikasi persyaratan terhadap pemohon. Setelah persyaratan dianggap lengkap, berkas pemohon dilimpahkan kepada survei dan penelitian lapangan.

a�?Tugas saya hanya verifikasi. Setelah itu saya tidak tahu,a�? aku dia.

Sementara, Kepala Bidang Pajak BPPT Hasni juga mengaku diperiksa terkait pembangunan SRG di Pringgabaya. Namun dirinya tidak mengetahui secara persis pemeriksaan ini terkait kasus apa.

Ia menjelaskan, proyek pembangunan SRG di Pringgabaya ini, bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) tahun 2012-2013 melalui anggaran pusat. Nilainya mencapai Rp 3,2 miliar.

a�?Saya tidak tahu kasus apa ini. Saya hanya diminta keterangan terkait SRG,a�? elak dia.

Saat pembangunan SRG bergulir, Hasni menjabat kabid anggaran. Saat itu, dirinya bertugas membayar resi gudang pada tahun 2013 Rp 3,2 miliar.

a�?Hanya itu yang saya tahu. Saya selaku kabid anggaran, bayar Rp 3,2 miliar lebih,a�? beber dia.

Terkait dugaan suap ini, Hasni enggan berkomentar. Ia lebih banyak menjawab tidak tahu. Begitu pula ketika ditanya soal perizinan SRG.

a�?Saya tidak tahu juga soal izin dan kasus suap yang dimaksud,a�? tandasnya.

Sementara, juru bicar Kejati NTB I Made Sutapa membenarkan adanya pihak-pihak yang dimintai keterangan. Ia menjelaskan, ada dua orang yang diklarifikasi terkait kasus limpahan KPK itu.

a�?Ada dua orang yang kami klarifikasi,a�? tegas dia.

Diketahui, PT iPasar Indonesia (Persero) BUMN A�penyelenggara pasar fisik komoditas. Jalur perdagangannya dilakukan via online menggunakan iPasar-electronic trading system. Sistem ini tetap mengacu pada spesifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Gudang hasil pertanian di Pringgabaya ini diperuntukkan bagi petani. Cukup dengan mengantongi resi gudang dari pihak pengelola, petani dapat mengajukan pinjaman dana, dengan syarat hasilnya dijual kembali ke SRG.

Wadah penampungan hasil komoditas masyarakat petani Lombok Timur ini mulai beroperasi sejak pihak pengelola dari PT iPasar Indonesia (Persero) menandatangani surat perjanjian kerja sama (MoU) dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada 2013. Kontraknya berjalan hingga 2018. (jlo/arl/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *