Ketik disini

Kriminal

KPK Diminta Supervisi Kasus Alkes Lotim

Bagikan

MATARAM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta melihat kembali kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) Lombok Timur (Lotim) tahun 2009. Desakan itu disampaikan penasihat hukum terpidana dr Utun, Basri Mulyani.

Ia menjelaskan, dalam putusan hakim kliennya tidak dibebankan membayar uang pengganti. Begitu pula dengan empat terdakwa lainnya.

a�?Mereka hanya bayar denda,a�? kata Basri, Rabu (4/5).

Sementara, beban kerugian negara sesuai dengan pertimbangan hakim dibebankan kepada rekanan PT Calista. Karena mereka yang diuntungkan dalam proyek tersebut.

a�?Kalau klien kami hanya penyalahgunaan wewenang saja,a�? ungkap dia.

Ia meminta polda serius mengusut peran pihak lain dalam kasus ini. Apalagi, perkara ini menjadi perhatian publik, bahkan KPK ikut turun tangan menuntaskannya.

a�?Jika mereka (lima terpidana) ini saja yang masuk (terbukti), maka tidak ada kerugian,a�? terangnya.

Untuk itu, alumni Fakultas Hukum Unram ini meminta KPK turun lagi untuk supervisi. Karena, menurut dia, kasus alkes ini masih ada catatan terkait kerugian negara.

a�?Seharusnya yang diuntungkan itu tanggung kerugian Negara. Tapi kenapa tidak diusut sama polda,a�? tegasnya.

Dalam kasus ini, jaksa menggunakan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP. Tapi, jaksa menghitung lagi karena perhitungan BPKP belum dikurangi biaya pajak. Sehingga, angka kerugian negaranya sekitar Rp 500 juta lebih. (jlo/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *