Ketik disini

Headline Metropolis

Gak Takut, Cuma Gertak Sambal

Bagikan

Pelanggaran demi pelanggaran tata ruang di Mataram terus terjadi. Namun, tidak ada tindakan tegas yang dilakukan. Terkesan pemkot hanya melontarkan gertak sambal. Pantas saja pengusaha tidak takut.

***

Beberapa kali, SKPD yang berwenang memberikan ancaman melalui pernyataan di sejumlah media. Namun faktanya, ancaman itu tidak dibarengi dengan penindakan. Sehingga, jangan disalahkan kalau ancaman ini pun dipandang sebelah mata oleh para pengusaha yang melanggar aturan.

Akibat tidak ada ketegasan dan lambannya pemerintah menertibkan pelanggaran yang dilakukan terhadap tata ruang, pengusaha semakin berani. Pelanggaran tata ruang tidak lagi dilakukan sembunyi-sembunyi, bahkan kini secara terang-terangan.

Sangat jelas di depan mata, garis sempada bangunan (GSB) di beberapa ruko yang menjadi area publik digunakan untuk berjualan oleh pengusaha. Lebih nekat lagi, pengusaha membangun tiang penyangga permanen dan membuat area parkir sebagai ruangan. Seperti yang ada di Jalan Sriwijaya. Hal ini sudah berlangsung sejak lama namun belum pernah berani disentuh SKPD yang berwenang menegakkan aturan. Meskipun itu sudah jelas melanggar.

Dinas Tata Kota, Kota Mataram berjanji dalam dua bulan ke depan akan menertibkan para pengusaha yang melanggar. Kepala Dinas Tata Kota HL Junaidi mengaku telah menyiapkan tim gabungan untuk menertibkan pelanggaran. Namun apakah itu bakal benar diwujudkan atau tidak? Wallahualam. Karena sebelumnya, ancaman serupa sudah sering kali terlontar namun banyak yang tidak terealisasi.

Belum selesai dengan masalah pelanggaran yang sudah lama terjadi, kini pelanggaran baru kembali dibiarkan. Pembangunan Hotel Aston yang begitu megah di Jalan Bung Karno berpotongan dengan Jalan Panca Usaha menjadi perhatian publik. Hotel yang sejatinya memiliki IMB ini diduga menyalahi aturan. Pasalnya, izin yang diberikan tidak sesuai dengan pembangunan yang ada di lapangan.

Kepada Lombok Post, Kepala BPMP2T Cokorda Sudira juga memperlihatkan izin bangunan untuk Hotel Aston yang kini sedang dibangun di Jalan Panca Usaha berpotongan dengan Jalan Bung Karno. Dari peta yang diperlihatkannya, GSB Hotel dari as jalan Bung Karno menunjukkan jarak 20 meter. Sedangkan GSB bangunan hotel dari Jalan Panca Usaha berjarak sekitar 15 meter. Sayangnya, faktanya bangunan hotel diduga lebih dekat dengan jalan dari jarak yang telah ditentukan.

a�?Peta ini juga sudah ada dalam IMB yang kami berikan. Tapi kalau ada pelanggaran, itu bukan ranah kami yang menindak,a�? kata Cok Sudira.

Sudah bisa dipastikan, pelanggaran ini pasti nantinya akan dibiarkan begitu saja. Mengingat, pelanggaran kecil saja dibiarkan, apalagi pelanggaran besar sekelas hotel.

A�a�?Jangankan pelanggaran sekelas Hotel Aston, sekelas pelanggaran tata ruang oleh pemilik ruko saja tidak bisa ditindak. Apalagi yang seperti itu,a�? sindir Ismul Hidayat Sekretaris Komisi III DPRD Kota Mataram.

Pelanggaran seperti ini menurutnya akibat tidak ada ketegasan SKPD berwenang sejak awal. Sehingga, para pengusaha berani melanggar aturan. Dewan kini tengah menunggu aksi dari SKPD yang bertugas menindal pelanggaran bisa direalisasikan. Mewakili Komisi III, Ismu berharap, penindakan nyata dalam bentuk surat teguran bisa dilayangkan kepada para pelanggar tata ruang.

a�?Nanti kami juga akan awasi, apakah ada surat teguran yang diberikan Dinas Tata Kota kepada para pengusaha,a�? kata Ismul.

Diungkapkannya, pelanggaran tata ruang di Kota Mataram terjadi di banyak tempat. Bukan hanya di Jalan Sriwijaya. Ini disebabkan kelalaian pengawasan dan penindakan. Mulai dari toko kecil hingga pelanggaran oleh ruko dibiarkan begitu saja.

a�?Apalagi yang ditunggu oleh tata ruang. Aturan kan sudah jelas,a�? katanya.

Ia berharap Dinas Tata Kota, Kota Mataram bisa memberikan shock terapi pada pengusaha yang melangar aturan tata ruang. Agar bisa memberikan efek jera dan tidak diikuti oleh pengusaha lain.

a�?Kita akan tunggu buktinya. Apakah akan benar ada langkah tegas atau hanya statemen saja,a�? tantangnya.

Sementara itu Kepala Dinas Tata Kota, Kota Mataram Lalu Junaedi berharap revisi RTRW bisa segera dibahas dewan. Karena perda ini hak inisiatif dewan. Jika berkaca pada kondisi kota saat ini, perda ini mendesak dibahas. Sekaligus, konsekwensi logis sebuah daerah jadi kawasan Metropolitan.

Lahan sekecil apapun di kota harus bisa dimanfaatkan. Dimaksimalkan sebagai ruang investor tajir, menanamkan modal. Ini juga sesuai dengan aturan yang telah disepakati, revisi perda RTRWA� dalam 5 tahun sekali.

Revisi 5 tahunan ini, memang kadang mengundang tanya lebih dalam. Tidakkah ini untuk melegalkan pelanggaran RTRW yang ada, asal berani bayar mahal?

a�?Tidak. Kita tidak boleh berfikir begitu. Pemerintah, tetap harusA� berfikir ini penyesuaian yang harus dilakukan, demi peningkatan ekonomi masyarakat,a�? kilah Junaedi.

Ia lantas balik bertanya, pelanggaran apa yang telah dilakukan di kota, oleh para Investor. Realitanya, lanjut dia, pelanggaran RTRW di Kota Mataram, justru lebih banyak dilakukan warga kota sendiri. Tuntutan ekonomi, membuat warga memutuskan menjual lahan pribadi pada investor. Dalam kasus ini, jika pada akhirnya investor mendirikan bangunan untuk usaha, pemerintah tidak bisa berbuat banyak. Kecuali melakukan pengawasan dan memberi teguran jika terjadi pelanggaran.

a�?Kita relatif yang terkecil pelanggaran RTRW-nya, jika dibandingkan daerah lain. Angkanya, sekitar dua puluh persen. Tapi itu bukan disengaja,a�? tegasnya.

Terkait kasus Hotel Aston yang dibangun di pinggir Jalan Panca Usaha, sebelumnya, pembangunan hotel itu dituding menyalahi aturan. Sebab bangunannya terlalu dekat, dari as jalan. Harusnya, GSB minimal jaraknya 15 meter. Namun ini ternyata masih bisa dimaklumi.

a�?Kalau soal sempadan itu, saya rasa karena mereka berpatokan pada izin sebelum jalan diperlebar. Nah sekarang jalan itu sudah diperlebar,a�? belanya.

Pada intinya, lanjut dia, Hotel Aston tidak bisa disebut benar-benar melanggar RTRW. Tinggal bagaimana, tim Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah memantau izin yang dimaksud. Apakah, pembangunan hotel mengacu pada izin sebelum jalan diperlebar atau tidak. Sayangnya, Junaedi juga tidak bisa memastikan, izin mana yang digunakan,

a�?Timnya ada dari Bappeda, Pertamanan, juga kita (Tata Kota) untuk pengawasan,a�? ujarnya.

Begitu juga untuk kasus bangunan KFC di Jalan Pejanggik, sampai saat ini masih belum bisa buka, karena izinnya untuk kantor. Bukan restoran. a�?Jadi kalau dia mau buka restoran ya kita tidak izinkan,a�? ulasnya.

a�?Kalau kemudian, sebelumnya sempat tidak boleh, setelah revisi perda RTRW, pembangunan jadi boleh dilakukan, itu murni karena kebutuhan masyarakat,a�? tepisnya.

Ia mencontohkan, seperti kasus kebutuhan energi listrik di Kota Mataram yang sudah sangat medesak. Pemerintah harus berani mengambil keputusan, antara tetap mempertahankan Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau menyiapkan lahan untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG), di Tanjung Karang, Ampenan.

Sampai sekarang pihak pemkot tidak berani mengeluarkan izin untuk membangun PLTMG karena berada di kawasan RTH. a�?Hanya saja, ketika dihadapkan pada posisi, kebutuhan daerah pada energi listrik. Mau tidak mau, kita harus pilih salah satu dan kita butuh (listrik) itu,a�? tandasnya.

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh juga menampik potensi susupan kepentingan di dalam revisi perda RTRW. Pada prinsipnya pemerintah berorientasi penuh pada pembangunan daerah yang dapat memakmurkan rakyat.

a�?Kita tidak ingin ada pembangunan tidak sesuai dengan RTRW, tetapi kita juga tidak mau menghambat pertumbuhan kota,a�? jawab Ahyar.

Karena itu, ia berani memastikan tidak ada unsur kepentingan pribadi atau golongan dalam revisi perda RTRW tahun ini. Semua murni untuk memberi ruang seluas-luasnya masuk investor di kota Mataram, sehingga lebih banyak lagi menyerap tenaga lokal.

a�?Tidak ada soal kepentingan pribadi,a�? cetusnya.

Luas kota Mataram yang relatif kecil, yakni 61,30 meter persegi, harus bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya, menggenjot perekonomian daerah. Saat ini saja, tercatat investasi yang masuk di Kota Mataram mencapai Rp 9 triliun. Ada pertumbuhan investasi sekitar 12 persen dari tahun sebelumnya.

a�?Keterbukaan kita pada investor telah berdampak positif, pada pertumbuhan ekonomi kota mencapai 8 persen lebih. Ini jauh di atas rata-rata nasional dan provinsi,a�? ujar Ahyar bangga.

Ini sekaligus membuktikan visi perda RTRW selama ini, benar-benar untuk mensejahterakan rakyat, bukan hanya bagi para pemilik modal, pemerintah atauA� siapapun yang berkepentingan di balik revisi perda RTRW.

a�?Kita mau perkembangan ekonomi di kota ini merata, kalau dulu kan hanya di Cakranegara saja, tapi kini sudah mulai ke kawasan (kecamatan) lain,a�? tandasnya.

Karena itu, ia memastikan dalam waktu dekat ini, revisi perda RTRW harus bisa dilakukan. Namun, Ahyar belum bisa memastikan, kapan mulai dibahas bersama bersama, melibatkan eksekutif dan pemerhati tata ruang dan lingkungan. sehingga diperoleh rancangan aturan yang terbaik untuk Kota Mataram.

a�?Tahun ini kita minta segera direalisasikan (revisi Perda RTRW), tapi tidak bisa tergesa-gesa, saya tidak mau serampangan,a�? tandasnya. (ton/cr-zad/r4)

 

Komentar

Komentar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *