Ketik disini

Headline Metropolis

Pemkot Dilecehkan Investor

Bagikan

Bangunan megah. Berdiri di pusat kota. Investor kakap. Hotel ini menambah kesiapan Mataram sebagai kota Meeting, Incentive, Conference, Exhibition (MICE). Sayang, proses pembangunan harus diwarnai pelanggaran-pelanggaran tata ruang. Kini Hotel Aston yang hampir rampung terancam dibongkar.

***

BANYAKNYA dugaan pelanggaran dalam pembangunan Hotel Aston membuat dewan turun gunung. Eksekutif juga tidak mau ketinggalan. Kemarin (10/5), Komisi III DPRD Kota Mataram bersama Dinas Tata Kota Mataram mengecek langsung kondisi bangunan di Jalan Panca Usaha itu. Di tengah kesibukan para pekerja. Rombongan komisi III yang dikomandoi I Gede Wiska bersama dinas tata kota mengukur ulang garis sempadan bangunan (GSB) hotel.

Bangunan juga dicocokan dengan peta izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Mataram. Dari hasil sidak tersebut. Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram I Gede Wiska mengungkapkan ada beberapa temuan pelanggaran. Diantaranya, bangunan hotel di bagian selatan menghadap Jalan Panca Usaha melebihi ketentuan GSB. Mestinya berjarak 15 meter. Tapi setelah diukur hanya 14 meter, artinya maju sekitar satu meter.

Selain itu, bangunan di sebelah barat hotel berupa toko tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Setelah diukur ulang, bangunan terluarnya juga hanya berjarak 14 meter, mestinya 20 meter dari As Jalan Bung Karno. Artinya ada kelebihan pembangunan sekitar enam meter.

Dengan temuan itu. Komisi III meminta kepada pemerintah membongkar bangunan yang menyalahi aturan. Pertama, tidak memiliki IMB, kedua jarak bangunan tidak sesuai GSB yang ditentukan. Padahal GSB dibuat agar setiap orang tidak semaunya dalam membangun. Selain itu, GSB juga berfungsi agar tercipta lingkungan yang aman dan rapi. Ia barharap dinas tata kota segera menindaklanjuti temuan tersebut.

a�?Harus dibongkar karena jelas sudah melanggar,a�? tegas politisi PDIP ini.

Menurutnya, pembongkaran tidak akan sulit. Jika pemerintah ingin benar-benar menertibkan bangunan. Hal ini juga sejalan dengan semangat wakil wali kota yang ingin menindak tegas bangunan yang melanggar aturan. Ia berharap komitmen itu, benar-benar dilaksanakan. Tanpa pandang bulu. Semua harus ditertibkan.

a�?Jangan sampai aturan itu tajam ke bawah, tumpul ke atas,a�? kata Wiska.

Pemkot Harus Tegas

Menurutnya, pemerintah harus benar-benar tegas. Sebab pelanggaran yang dilakukan sudah termasuk pelecehan. Ketika IMB tidak ada, melanggar GSB. Ditegur beberapa kali tapi tidak diindahkan. Artinya cara-cara seperti ini sudah termasuk pelecehan bagi institusi pemerintah. a�?Ini jelas-jelas pemkot dilecehkan,a�? ujarnya Wiska.

a�?Dengan pelecehan seperti ini masa pemerintah akan diam?a�? tambahnya.

Sementara, Kepala Dinas Tata Kota Mataram HL Junaidi membenarkan, setelah dicek. IMB toko di sebelah barat hotel Aston tidak ada. Dan jika pengelola mengajukan izin, pihaknya akan menolak karena memang bangunan itu tidak sesuai dengan peruntukan sempadannya.

Terkait bangunan itu, Junaidi menjelaskan, pihaknya tidak pernah diam. Sejak awal sudah menegur. Bersurat beberapa kali. Bahkan sampai perintah menyetop proses pembangunan.

Pada tanggal 9 November Dinas Tata Kota melayangkan Surat Perintah Penghentian Pendirian Bangunan (SP3B) Nomor 02/Tatakota/SP3B/CKR/XI/2015. Surat itu meminta pemilik bangunan toko Ci Putra Stio/BagusA� menghentikan proses pembangunan ruko di Jalan Panca Usaha Kelurahan Cilinaya, Cakranegara.

Pada tanggal 24 November 2015, tata kota juga melayangkan Surat Perintah Penghentian Pendirian Bangunan Secara Paksa (SP3BSP) Nomor 003/tatakota/SP3BSP/CKR/XI/2015. a�?Kita stop untuk tidak dibangun, tapi oleh yang bersangkutan tidak diindahkan,a�? jelas mantan kepala inspektorat Mataram ini.

Belajar dari itu. Sekarang pemkot sudah membentuk tim dengan melibatkan unsur aparat hukum seperti TNI, Polri dan Kejaksaan untuk menangani hal ini. Dengan cara ini diharapkan ada hasil yang lebih maksimal dan bisa dirasakan masyarakat.

Terkait pembongkaran, ada prosedurnya. Karena di dalam regulasi untukA� hal-hal seperti ini sudah diatur mekanisme dan siapa saja yang membongkar. Jika wali kota mengeluarkan surat perintah dibongkar, tim pasti akan melaksanakan.

a�?Sekarang perintah bongkar itu dari wali kota, apapun risikonya kita akan bongkar,a�? tegasnya.

Pengusaha Diminta Bongkar Sendiri

Meski demikian, Junaidi mengharapkan ada kerjasama dari pihak hotel. Mereka yang membongkar sendiri bangunannya agar tidak terlalu merugi. Dengan demikian, pemerintah tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Investor juga tidak rugi barang-barangnya dirombak.

a�?Makanya di sini harus ada kerjasama dari pihak yang melakukan pelanggaran,a�? harapnya.

Dikonfirmasi, Humas Aston Hotel Yen Yanto menjelaskan, bangunan hotel yang dianggap maju satu meter menurutnya tidak masalah. Sebab tidak ada bangunan tembok di sana. Hanya ada tiang hotel. Selain itu, pihak hotel juga sudah mundur lima meter dari GSB yang ada. a�?Jika kita mengacu pada izin, bangunan kita sudah mundur,a�? katanya.

Terkait IMB bangunan ruko, menurutnya sudah diajukan. Saat ini sudah masuk di BPMP2T Kota Mataram. Dan bisa dicek kelengkapan berkasnya. Untuk bangunan yang melebihi GSB, ia meminta solusi dari pemerintah. Ia berharap tidak ada pembongkaran.

a�?Nantilah bisa kita bicarakanlah. Ini bangunan sudah terbangun. Kalau kita bongkar yang itu (bangunan lama) juga harus dibongkar, itu juga tidak sampai 20 meter,a�? kata Yen.

Untuk tiang hotel menurutnya tidak ada masalah. Jika dianggap lebih satu meter, di sana hanya tiang saja. Tidak ada bagunan yang menutup. Ia berharap masalah ini bisa diselesaikan dengan cara baik-baik, dan ada perundingan.

a�?Kalau kita hitung cuma 0,0 sekian pelanggarannya,a�? ujarnya.

Untuk bangunan yang tidak punya IMB menurutnya bangunan itu hanya sarana pendukung. Dan izinya sudah dimasukkan. Ia berharap ada solusi dan semacam toleransi sebab bangunan sudah terbangun.

“Kalau yang dekat dengan jalan Bung Karno itu adalah bangunan toko sebagai tambahan saja. Itu bukan bangunan hotel,” kata Yen.

Sedangkan bangunan hotel menurutnya yang kini dipermasalahkan adalah GSB hotel dengan jalan Panca Usaha. Namun, itu pun menurut Yen sebenarnya sudah sesuai aturan. Bangunan hotel terlihat lebih maju dan lebih dekat dengan badan jalan Panca Usaha dikarenakan bangunan teras yang ada di atas.

Humas Aston Bantah Langgar Aturan

Padahal, itu menurutnya tidak dihitung masuk sebagai bagian penghitungan GSB. “GSB kan harus dihitung dari tiang utama. Kalau diukur dari tiang utama, kami pikir kami tidak melanggar. Makanya saya katakan lagi itu kenapa Dinas Tata Kota tidak turun memeriksa karena memang sudah sesuai aturan. Kami juga tetap koordinasi,” jelasnya.

Pihak hotel juga mengaku bangunan hotel saat ini mengacu pada GSB lama dimana Jalan Panca Usaha saat itu masih belum dilebarkan. Terkait pemberitaan yang mengaitkan bahwa dirinya dibenturkan dengan Pemkot Mataram, Yen mengaku keberatan.

Karena, ia menilai bahwa kaitan dirinya sebagai Humas Aston dan tim Pemenangan pasangan H Ahyar Abduh dan H Mohan Roliskana (Aman) dalam Pilkada beberapa waktu lalu tidak ada kaitannya.

“Jangan sampai nanti muncul persepsi bahwa ini dikaitkan karena saya tim pemenangan Aman dengan saya selaku Humas Hotel Aston. Saya hanya mencoba menjelaskan pokok permasalahannya apa adanya dan secara teknisnya bagaimana,” jelasnya. (ili/ton/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *