Ketik disini

Headline Praya

16 Desa Segera Dimekarkan

Bagikan

PRAYAA�– Kabar gembira bagi 16 desa di Lombok Tengah (Loteng), yang sejak lama mengusulkan pemekaran. Karena, Pemkab mulai menyusun kebijakan desa persiapan, sebelum ditetapkan sebagai desa definitif. Hal itu terapkan, guna melengkapi syarat administrasi dan operasional desa.

a�?Artinya, kalau sudah ada kantor desa, anggaran, perangkat desa dan sebagainya, maka desa persiapan itu, bisa berdiri sendiri,a�? kata Kabag Hukum Setda Loteng Mutawali pada Lombok Post, kemarin.

Dasar hukumnya, kata Mutawali yaitu dicabutnya surat edaran (SE) Kemendagri Nomor 140/418/PMD, dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Khususnya lagi, keputusan Bupati Nomor 525 tahun 2011. Sehingga, memberikan peluang bagi pemerintah, mewujudkan usulan pemekaran desa yang dimaksud.

Ada dua tahapan usulan pemekaran desa yang masuk ke meja pemerintah yaitu, pada tahun 2011 lalu sebanyak 16 desa dan di tahun 2014 lalu 10 desa. Sehingga, total 26 desa. Pemkab pun, kata Mutawali akan memprioritaskan usulan pertama.

Ke 16 desa yang dimaksud, beber Mutawali meliputi, Desa Pajang dan Kopang Baru di Kecamatan Kopang, Desa Lendang Tampel di Batukliang, Desa Lelong di Praya Tengah, Desa Jangawana, Prako, Dadap, Tibuk Sisuk dan Desa Bringe di Kecamatan Janapria. Lalu, Desa Beleke Daye, Pengonak, Jero Puri dan Desa Labe Sane di Praya Timur.

Kemudian, Desa Kaerame Jati di Kecamatan Pujut, Desa Jangkih Jawe di Praya Barat dan Desa Pandan Tinggang di Kecamatan Praya Barat Daya. a�?Tidak tutup kemungkinan, lanjutan dari pemekaran desa adalah, pemekaran kecamatan,a�? cetusnya.

Untuk itulah, pihaknya meminta agar desa-desa yang namanya tercantum dalam usulan awal, segera melengkapi syarat administrasi dan operasional desa lainnya. Yang paling utama, kata Mutawali batas kedua desa dan urusan aset pemerintah desa.

Sembari melengkapi persayaratan, tambahnya Pemkab akan menyiapkan keputusan bupati tentang desa persiapan. Sebaliknya, jika lengkap, maka ditetapkan sebagai desa definitif yang ditetapkan melalui Perda. a�?Kita berharap, tujuan pemekaran ini benar-benar dijalankan yaitu, kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan percepatan pembangunan desa,a�? jelasnya.

Hal senada dikatakan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lalu Haris Munandar. Dikatakannya, peraturan bupati (Perbup) menyangkut pemekaran 16 desa, sedang disusun. Tujuannya, untuk memperkuat payung hukum yang ada, sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari.

Pembahasan Perda tentang 16 desa masing-masing, kata Haris sempat dilaksanakan ditingkat DPRD setempat bersama pemerintah. Hingga kala itu, desa-desa yang dimaksud ditargetkan mekar pada tahun 2015. Hanya saja, terbentur moratorium pemekaran desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

A�a�?Insya Allah kita akan utamakan usulan lama. Sedangkan, usulan baru kita garap secara bertahap. Mohon bersabar saja,a�? tambah Haris.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *