Ketik disini

Tanjung

Ada Apa dengan Kasat Pol PP?

Bagikan

TANJUNGA�– Permasalahan tenaga kontrak di Lombok Utara belum tuntas. Kali ini giliran tenaga kontrak dari Satpol PP mendatangi kantor bupati Lombok Utara, kemarin (12/5). Kedatangan mereka untuk mengadukan nasibnya bupati. Karena nama mereka tidak masuk dalam jajaran nama tenaga kontrak yang diperpanjang kontraknya.

Mereka mendatangi kantor bupati Lombok Utara sekitar pukul 10.00 Wita. Namun sayang mereka tidak bisa bertemu bupati atau wakil bupati Lombok Utara. Karena bupati sedang menghadiri rapat di kantor Gubernur NTB, sedangkan wabup masih dalam sakit.

Meskipun tidak bisa menemui bupati dan wabup, tenaga kontrak ini memilih untuk menemui Asisten III Setda Lombok Utara Zulfadli yang juga membidangi kepegawaian. Zulfadli pun menerima perwakilan tenaga kontrak ini di ruang kerjanya sekitar pukul 12.00 Wita setelah menghadiri kegiatan bersama BKN.

Kepada Asisten III, tenaga kontrak mengadukan nasib mereka yang kini tidak masuk dalam nama daftar yang diperpanjang kontraknya. Padahal mereka adalah tenaga kontrak yang sudah mengabdi sejak 2008, bukan 2015 keatas. a�?Dalam SE bupati kan ada kriteria yang diperpanjang dipriotaskan yang lama mengabdi. Tetapi kenapa nama kami malah tidak masuk,a�? ujar Muhajirin, perwakilan tenaga kontrak Satpol PP saat diterima di ruang kerja Asisten III, kemarin.

Ditambahkan, yang paling menyakiti hati adalah mereka yang sudah lama mengabdi ini malah digantikan nama-nama baru bahkan juga oleh tenaga OJT (On Job Training). a�?Moral dan mental kami sudah down kalau begini akhirnya,a�? cetusnya.

A�Muhajirin menceritakan, awalnya saat heboh masalah tenaga kontrak ini ada lima orang yang dirumahkan. Kemudian tidak lama lima orang lagi menyusul sehingga total ada 10 orang. Tetapi tidak berapa lama 10 orang ini dipanggil lagi dan diminta kembali bekerja. Sehingga jumlah 63 tenaga kontrak di Satpol PP tetap tidak mengalami pemotongan sesuai dengan hasil evaluasi yang dilakukan tim. a�?Waktu itu kami lega karena tidak ada yang dirumahkan di Satpol PP karena jumlahnya tetap 63 orang,a�? katanya.

Anehnya sekarang nama-nama 10 orang ini justru tidak masuk dalam daftar yang diperpanjang kontraknya. a�?Kami hanya minta kejelasan kenapa kami yang sudah mengabdi lama ini bisa digantikan nama-nama baru dan anak OJT,a�? tandasnya.

Dijelaskan, 10 orang yang tidakA� masuk daftar perpanjangan ini bahkan sudah disetujui setelah diverifikasi. Mereka juga ikut proses pemberkasan. a�?Tolong kami jangan dipolitisir, kami juga punya keluarga di rumah,a�? ungkapnya.

Sementara itu, Asisten III Setda Lombok Utara Zulfadil menjelaskan, terlebih dulu duduk persoalan tenaga kontrak. Evaluasi yang telah dilakukan karena permintaan Pemprov NTB guna memangkas anggaran belanja tenaga kontrak yang membengkak. Oleh sebabnya mau tidak mau mesti dilakukan.

Menurutnya, Pemkab tidak ada niatan untuk memberhentikan ataupun tidak membayar hak tenaga kontrak yang selama ini sudah bekerja. Hanya saja, kewenangan itu dikembalikan lagi ke SKPD terkait.

Oleh sebab itu, ia meminta agar semua tenaga kontrak yang belum bisa terakomodir untuk segera diusulkan kembali. a�?Sekwan saja sudah mengusulkan, jadi Pol PP bisa mengusulkan juga. Nanti saya akan koordinasi dengan Kasatnya,a�? ungkapnya.

Untuk Satpol PP, kata Zulfadli, awalnya memang ada 63 tenaga kontrak. Kemudian ada perubahan jumlah lagi yang diajukan Satpol PP menjadi 73 orang. a�?Saya akan koordinasikan ini segera dengan Satpol PP agar jelas semua permasalahannya,a�? pungkasnya. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *