Ketik disini

Headline Politika

Fauzan Ogah Jomblo

Bagikan

Giri MenangA�– Fauzan Khalid sepertinya tidak ingin terlalu lama menyendiri memimpin Lombok Barat. Dalam waktu dekat dia akan mengumpulkan seluruh partai politik pengusung pasangan Zaini Arony a�� Fauzan Khalid (Azan) pada pilkada 2013. a�?Mei ini saya akan kumpulkan seluruh partai politik pengusung untuk membicarakan hal ini,a�? kata Fauzan kepada Lombok Post, kemarin (12/5).

Adapun partai politik pengusung itu adalah Partai Golkar, PDI Perjuangan, PAN, Partai Hanura, Demokrat, dan PDK. Menurut Fauzan, pada dasarnya tidak ada bargaining politik menyangkut Wakil Bupati Lombok Barat. Hanya saja, pihaknya menunggu usulan dari partai politik pengusung.

Maka itu, agar lebih etis, pihaknyalah yang akan mengumpulkan seluruh partai politik pengusung. Jika sebelumnya komunikasi yang dilakukan secara normatif, maka dalam pertemuan tersebut diharapkan akan lebih teknis.

Dikatakan, keberadaan Wabup sangat dibutuhkan, terutama untuk terciptanya konsolidasi birokrasi di Pemkab Lombok Barat. Sejauh ini pihaknya tetap berpegang pada dua kriteria calon wabup yakni stabilitas tidak terganggu dengan siapapun yang terpilih dan dapat membantu terciptanya konsolidasi serta soliditas birokrasi. a�?Saya menunggu rekomendasi dari partai politik pengusung. Memang pernah ada komunikasi tapi sebatas normatif, teknisnya mungkin akan kami bicarakan nanti,a�? papar mantan Ketua KPU NTB itu.

Dia juga menepis kemungkinan untuk lama a�?menjombloa�?. Artinya, mengacu pada peraturan perundang-undangan, kepala daerah yang mungkin memimpin sendiri jika masa jabatannya tinggal 18 bulan. Sementara jabatan yang disandangnya sebagai Bupati Lombok Barat masih tinggal tiga tahun lagi. a�?Nggak mungkin menjomblo itu,a�? tegasnya.

Pihaknya tetap terbuka dengan calon wabup, baik dari kalangan politisi maupun birokrasi. Asalkan itu merupakan rekomendasi dari partai politik. Nantinya, usulan dari partai politik itu dia pilih dua orang untuk disampaikan kepada DPRD Lombok Barat.

Selanjutnya, proses assasement akan dilakukan oleh anggota DPRD Lombok Barat. Dia optimistis proses pemilihan calon Wabup Lombok Barat akan berlangsung cepat. Dengan begitu, berbagai program pemerintah daerah akan berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya.

Terpisah, Wakil Ketua DPRD Lombok Barat Sulhan Muchlis Ibrahim menilai ada aturan yang harus ditaati partai politik pengusung dalam menentukan calon wabup. Hasil konsultasi DPRD Lombok Barat dengan Kementerian Dalam Negeri menyebutkan jumlah dukungan calon harus disesuaikan dengan aturan di UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada. a�?Ada kemungkinan seperti itu,a�? kata Sulhan.

Dalam aturannya, calon wabup harus mendapatkan dukungan 20 persen. Dengan menghitung kursi legislatif di Lombok Barat yang berjumlah 45 kursi, maka calonA� tersebut sekurang-kurangnya harus mendapat dukungan sembilan anggota dewan.

Sehingga, dengan total kursi parpol pengusung saat ini, yakni 20 kursi, maka calon wabup setidaknya didukung minimal sembilan orang dari parpol pengusung. Alhasil, tidak ada satu pun parpol yang bisa mengajukan calon secara sendiri-sendiri. a�?Itu syarat minimum, berdasarkan undang-undang pilkada. Jadi parpol pengusung cuma bisa mengajukan dua calon ke Bupati,a�? ujarnya.

Namun syarat 20 persen ini pun bisa berubah. Sebabnya DPRD Lobar masih belum memastikan apakah nanti dukungan yang dilakukan berdasarkan raihan kursi di Pemilu 2014-2019 atau berdasarkan kursi dewan di Pemilu sebelumnya.

Apalagi, pada saat pengusungan Azan di Pilkada 2013, terdapat satu parpol pengusung yakni Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Saat ini, tidak mendapatkan kursi di DPRD Lobar.

Mengenai hal tersebut, kata Sulhan, PDK rupanya tetap tercatat di KPU Lombok Barat dan Kemendagri sebagai parpol pengusung. Sehingga parpol mengusung menjadi enam, bukan lima parpol. a�?Tambahannya itu PDK. Dan itu ada di KPU,a�? ungkapnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan, jika aturan memakai raihan kursi di pemilu legislatif 2009-2014, aturan yang dipakai adalah 15 persen dari total seluruh kursi. Dimana dewan dari parpol pengusung saat itu menguasai 25 kursi. Dengan PDK mendapat dua kursi. a�?Kalau pakai hitungan kursi pemilu tahun 2009, maka setiap calon harus didukung tujuh kursi. Artinya parpol pengusung bisa mencalonkan tiga orang,a�? jelasnya.

Selain itu, dalam ketentuan nanti, parpol pengusung harus memberikan nama calon wabup ke Bupati, paling lama akhir Mei. Sebelum tatib pemilihan dibentuk.

a�?Juni kita sudah ada tatib,a�? ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Lobar Lalu Saswadi mengatakan, terkait dengan aturan mana yang dipakai, apakah syarat 20 persen atau 15 persen, pihaknya belum memutuskan. Karena itu, DPRD Lobar berencana untuk melakukan konsultasi lanjutan. a�?Mungkin akan konsultasi ke pemprov atau Kemendagri lagi,a�? kata dia. (tan/dit/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *