Ketik disini

Headline Metropolis

Kepala Daerah Siap Mundur

Bagikan

A�MATARAM – Gubernur NTB TGB HM Zainul Majdi memberi a�?kejutana�? usai rapat koordinasi (rakor) Bupati/Wali Kota se-NTB di pendapa, kemarin (12/5). Semua hadirin diminta menjalani tes urine, untuk memastikan yang bersangkutan terbebas dari narkoba.

Sekitar 73 tamu, termasuk pejabat yang hadir pada kesempatan tersebut menjalani tes secara bergantian yang difasilitasi oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) NTB. Tak terkecuali gubernur sendiri serta Wagub NTB H Muhammad Amin. Begitu pula dengan tiga bupati yang hadir pada kesempatan tersebut, yakni: Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar, Bupati Lombok Barat H. Fauzan Khalid, dan Bupati Dompu H Bambang M Yasin.

Sementara, beberapa daerah lainnnya diwakili oleh Wakil Bupati/Wali Kota maupun sekretaris daerah masing-masing. Diantaranya, Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana, Wakil Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin, Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin, Wakil Bupati Sumbawa Drs H Mahmud Abdullah, Wakil Bupati Bima Dahlan M. Noer, Wakil Wali Kota Bima Rahman H Abidin, dan Sekda Lombok Tengah Drs H Lalu Supardan. Para wakil itu pun tak luput dari tes urine.

a�?Semua kepala daerah akan dites. Yang tidak hadir juga pasti akan dites pada kesempatan yang berbeda,a�? janji gubernur.

TGB memastikan, ketidakhadiran beberapa kepala daerah lainnya bukan dikarenakan takut menjalani tes narkoba. Ia menjamin, tidak ada kebocoran soal rencana tes narkoba tersebut. a�?Saya baru sms BNN hari ini. Jadi dipastikan gak ada bocor,a�? tegas TGB.

Dijelaskan, tes itu sendiri sebagai bentuk komitmen segenap kepala daerah dan pejabat di jajarannya untuk memberantas penyelahgunaan narkoba yang kian mengkhawatirkan. Perlu untuk memastikan bahwa para pemangku kebijakan itu benar-benar steril dari benda haram tersebut.

Tidak berhenti pada kepala daerah saja, tes narkoba juga akan dilakukan ke semua aparatur negara tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Gubernur memastikan akan menindak tegas ASN yang dinyatakan positif karena penyalahgunaan narkoba. Sanksinya tak tanggung-tanggu yakni sampai pada pemecatan.

a�?Jika ada ASN di NTB yang positif penyalahgunaan narkoba akan dipecat, tidak hanya dari jabatan tetapi sebagai pegawai,a�? tegas gubernur.

Demikian halnya sanksi bagi kepala daerah jika dinyatakan positif narkoba. Mereka diminta untuk sadar diri, tanpa dipecat pun segera mengundurkan diri. a�?Semua bupati/wali kota sepakat jika ASN positif akan dipecat. Apalagi kepala daerahnya sendiri, gak perlu dipecat, harus tahu diri untuk mundur,a�? kata TGB.

Komitmen NTB dalam menekan kasus penyalahgunaan narkoba, lanjut TGB, juga akan dituangkan dalam penganggaran. Dalam evaluasi APBD Perubahan mendatang, harus muncul anggaran yang mendukung pemberantasan narkoba.

Termasuk anggaran untuk pengadaan test kit narkoba sesuai jumlah ASN di masing-masing kabupaten/kota. Dana hibah operasi narkoba harus dibantu oleh kabupaten kota dan provinsi.Di dalam fungsi pendidikan, anggaran sosialisasi narkoba di sekolah-sekolah juga perlu dialokasikan.

a�?Jadi anggaran untuk ini semua harus keliatan di APBDP. Kalau tidak, kita tidak akan sahkan APBDP kabupaten/kota tersebut,a�? tegas gubernur.

Kesepakatan ini diamini oleh jajaran kepala daeah yang hadir. Bupati KLU Najmul Ahyar melihat narkoba benar-benar musuh bersama yang berpotensi merusak generasi bangsa. Sehingga, segala upaya harus dilakukan secara maksimal untuk menjaga masyarakat NTB dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

a�?Kita sepakat dan apresiasi dilakukannya tes narkoba seperti ini. Semua ASN kita juga akan kami lakukan tes narkoba,a�? kata Najmul.

Senada juga komitmen yang disampaikan oleh Bupati Dompu H Bambang dan Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskan. Mereka mengamini kesepakatan pemberantasan narkoba, termasuk dari segi kebijakan anggaran. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *