Ketik disini

Praya

Belasan Kades Terindikasi Korupsi

Bagikan

PRAYA – Audit investigasi terhadap 13 desa di Lombok Tengah (Loteng), masih berjalan. Hasil sementara, ada beberapa pimpinan desa yang diduga korupsi, dan ada pula yang sebatas pelanggaran administrasi saja.

a�?Tim kami masih bekerja. Yang jelas, kami sebatas membantu kejaksaan saja,a�? kata Inspektur Inspektorat Loteng Lalu Aswatara, kemarin (13/5).

Karena, kata Aswatara ke 13 desa yang dimaksud, laporannya masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, mereka pun menyerahkan permasalahan tersebut kepada Inspektorat, guna dilakukan pengendalian internal. Hanya saja, jika ditemukan pelanggaran hukum, maka mau tidak mau, desa bersangkutan akan berurusan dengan jaksa. Begitu pula sebaliknya.

a�?Sambil berjalan, kami juga sudah menyelesaikan masalah Desa Serage, Praya Barat Daya. Uang sebesar Rp 6,7 juta sudah dikembalikan ke kas daerah,a�? cetusnya.

Itu artinya, kata Aswatara mantan kepala desa (kades) bersangkutan atas nama Mese, bisa menjabat lagi. a�?Proses selanjutnya, menjadi tanggungjawab di bagian hukum Setda Loteng,a�? katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Lalu Haris Munandar menekankan, pascasosialisasi Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Pemerintah Daerah (TP4D), kades dan aparatur desa lainnya, harus pro aktif menjemput bola. Bukan sebaliknya, berdiam diri saja dengan pengetahuan yang terbatas.

a�?Dari pada terseret hukum, maka sebaiknya ikuti saja prosedur TP4D itu. Kalau tidak tahu, bertanya. Kalau takut terseret, maka minta pendampingan,a�? serunya, terpisah.

Bagi Haris, kunci agar kades terhindar dari jeratan hukum adalah, mengedepankan transparansi dan akuntabel. a�?Prinsipnya, kami tidak bisa berbuat banyak membantu kades. Jika, kades bersangkutan berdiam diri saja. Silahkan perbanyak konsultasi hukum,a�? sambung Kabag Hukum Setda Loteng H Mutawali.

Risiko bagi kades yang terseret hukum, hingga aparat menetapkan tersangka adalah, kata Mutawali surat penonaktifan kades bersangkutan akan diterbitkan. Salah satu contoh, posisi Kades Lekor yang digantikan oleh sekretaris desa sebagai pelaksana tugas (Plt). Begitu pula desa lain, jika meniru.

a�?Untuk Lekor sudah dua minggu berjalan Plt kades bekerja. Sedangkan, untuk Serage kami masih menunggu koordinasi dari jaksa,a�? ujarnya.

Maksudnya, tambah Mutawali jaksa harus menerbitkan surat pencabutan status tersangka Kades Serage, baru Pemkab mencabut dan mengeluarkan surat pengaktifan kembali sebagai pejabat desa. a�?Ini yang kita tunggu,a�? cetusnya.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *