Ketik disini

Bima - Dompu

Aneh, Orang Tua Ikut Terima

Bagikan

BIMAA�– Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kabupaten Bima diduga bermasalah. Selain tidak sesuai peruntukan,A�A�pembagian KIP malah dibagikan pemerintah desa.

Buktinya di Desa Sampungu Kecamatan Soromandi. KIP sebar aparat desa setempat. Seharusnya, kartu untuk siswa miskin dibagikan Dinas Dikpora atau sekolah.

a�?Selain distribusinya salah. Peruntukannya juga tidak tepat,a�? kata seorang guru di Desa Sampungu Susi Susanti, kemarin (15/5).

Ia mengaku, KIP banyak diberikan kepada anak-anak yang tidak sekolah. Sementara anak-anak yang sekolah justru tidak tercover.

a�?Ini yang membuat kami heran,a�? katanya.

Mirisnya lagi, KIP tersebut justru diberikan kepada warga yang sudah berkeluarga maupun kepada orang tua. Padahal, kartu itu dihajatkan untuk membantu siswa miskin. Mulai dari tingkat SD sampai SLTP sederajat.

a�?Aneh, kok orang yang sudah nikah dan orang tua justru diberikan KIP,a��a�� ungkap dia heran.

Susi mempertanyakan untuk apa dan siapa KIP. Sebab, ada dugaan kesalahan dalam pembagian kartu tersebut. a�?Siapa yang berhak menyalurkannya. Apakah Dikpora, pihak desa atau siapa?,a�? tanya dia.

Ia berharap persoalan ini dapat disikapi serius pemerintah daerah. Terutama dinas teknis. Jangan sampai KIP disalahgunakan oknum, kelompok, lembaga, dan instansi yang sama sekali tidak terkait dengan pendidikan.

a�?Sepengetahuan saya, KIP ini program nasional, khusus pendidikan. Untuk membantu dan menjamin hak pendidikan bagi siswa miskin,a��a�� tandasnya.

Sesuai ketentuan, KIP hanyaA�A�bisa disalurkan Dikpora. Bukan pula orang perorang atau lembaga, termasuk partai politik. Apalagi peserta Calon Kepala Desa (Cakades). Diketahui, penyaluran KIP yang informasinya banyak dibagikan Parpol dan Cakades.

a�?Informasi ini akan jadikan acuan untuk mengevaluasi distribusi KIP,” ujar pria Kasubag Informasi dan Pemberitaan Humas Protokol Setda Kabupaten Bima Suryadin, kemarin.

Ia menegaskan, KIPA� hanya disalurkan melalui Dinas Dikpora kepada siswa miskin, sesuai data pada dinas tersebut. Begitu pula dengan penerbitan kartu, harus berdasarkan data dari Dikpora.

a�?KIP hanya dibuat berdasarkan data dari Dikpora,a��a�� tegasnya.

Yan, sapaan akrabnya, meminta dinas terkait A�segera mengevaluasi penyaluran KIP. Memastikan penyaluranya tepat sasaran dan sesuai identitas atau ID kepemilikan kartu tersebut.

a�?Data kepemilikan kartu itu harus jelas. Itu hanya dimiliki Dikpora,a�? terangnya.

Pemkab Bima, lanjut dia, tidak pernah merekomendasikan pihak lain untuk membagikan KIP. Apalagi kepada Parpol atau para Cakades.

a�?Sepengetahuan saya, bupati tidak pernah memberikan kewenangan kepada pihak lain menyalurkan kartu itu,a�? beber dia.

Kendati demikian, informasi dari dewan itu akan menjadi perhatian pemerintah. Nantinya, pemerintah melalui Dikporan akan mengecek kebenaran di lapangan.

a�?Intinya, penyaluran KIP akan kami evaluasi,a�? pungkasnya. (mch/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *