Ketik disini

Metropolis

Distribusi a�?Kartu Sakti Jokowia�? Amburadul

Bagikan

MATARAMA�– Permasalahan lama masih belum bisa diselesaikan di Kota Mataram. Misalnya saja masalah pendistribusian a�?Kartu Saktia�� Presiden Jokowi. Di sejumlah wilayah, distribusi kartu Jokowi mulai dari Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) banyak yang salah sasaran.

Hal ini sangat disayangkan Kepala Lingkungan di Kota Mataram. Mereka berharap permasalahan ini segera ditemukan solusinya oleh SKPD terkait.

a�?Banyak warga yang sudah meninggal masih dikasi kartu KIS. Orang yang sudah menikah juga dikasi KIP. Beberapa keluarga yang kini sudah cukup mapan masih juga dikasi KKS,a�? kata H Haerudin, Kepala Lingkungan Tegal kepada Lombok Post.

Ia telah memberikan data terpadu kepada pihak terkait. Di lingkungannya total sekitar 38 KIP salah sasaran. Akibatnya tidak terpakai dan sia-sia karena anak yang mendapatkannya sudah menikah, tamat hingga berhenti sekolah.

a�?Kasihan warga saya yang tidak kebagian padahal lebih membutuhkan. Ada juga KIS di yang salah sasaran diberikan kepada orang meninggal. Apa iya KIS bisa dimanfaatkan oleh orang yang sudah meninggal,a�? tanyanya.

Dengan kondisi ini, Kepala Dinas Sosial Tenga Kerja dan Transmigrasi (Disosnakertrasn) Kota Mataram, H Ahsanul Khalik memberikan tanggapan. Ia mengakui mendapat banyak laporan dari warga terkait distribusi KIS yang amburadul.

a�?Kami sendiri di Pemerintah Daerah malah tidak tahu sama sekali kalau pusat sudah mendistribusikan kartu ini langsung dari pos ke Kepala Lingkungan,a�? aku Khalik.

Ia heran karena biasanya distribusi kartu KIS dari pusat selalu berkoordinasi dengan Disosnakertrans. Setelah masyarakat banyak lapor kekeliruan ke Disosnakertrans, baru ia mengetahui kalau pusat sudah mendistribusikan langsung Kartu Jokowi itu.

a�?Kami sudah komunikasikan ke pusat. Ini distribusi yang baru-baru ini memang dari pusat langsung dan banyak masalah,a�? beber Khalik.

Ia mengungkapkan, kesalahan ini disebabkan data yang digunakan untuk pembuatan kartu ini masih menggunakan data 2011. Padahal, Pemerintah Kota Mataram saat ini sudah memiliki data terpadu tahun 2015. Untuk itu, nantinya, kesalahan tersebut akan dilaporkan ke pusat untuk kemudian diretur atau diganti dengan penerima yang lebih berhak.

a�?Masyarakat atau Kepala Lingkungan lapor saja langsung ke Disosnakertrans melalui Bidang Sosial. Nanti kami akan rekap untuk kemudian dilaporkan ke Pusat sehingga bisa ditindaklanjuti,a�? jelasnya. (ton/r6)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *