Ketik disini

Metropolis

Kadis Kemal Bilang PLN Tidak Jujur

Bagikan

MATARAMA�– Benar saja. Buntut dari perseteruan Dinas Pertamanan dan PLN, Pemerintah Kota Mataram, menggelar pertemuan dengan pihak PLN. Utamanya, menclearkan, persoalan siapa untung-siapa rugi, di balik banyaknya Penerangan Jalan Utama (PJU) ilegal di Kota Mataram.

Sebelumnya, pihak PLN menyebut ada 146 titik PJU ilegal di Kota Mataram. Akibat pemasangan ilegal itu, PLN mengklaim rugi besar. Kisarannya, mencapai setengah miliar lebih.

a�?Yang belum dibayarkan itu, sekitar 570 juta rupiah,a�? ungkap, Manajer PLN Rayon Ampenan, Aditya Darma.

Merasa a�?diseranga��, Kepala Dinas Pertamanan Kota Mataram, Kemal Islam pun, buka-bukaan terkait sikap PLN. Tak hanya menyayangkan PLN terlalu a�?berbisnisa��, Kemal juga menuding PLN, tidak jujur. Utamanya terkait, Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

a�?Yang disetorkan ke kas daerah hanya Rp 32 miliar saya berani katakan (harusnya) 36 miliar,a�? tudingnya.

Parahnya lagi PLN, tuding Kemal tak mau terbuka memberikan data pasti berapa jumlah pelanggan listrik di Kota Mataram. Meski pada akhirnya, setelah pertemuan itu, Kemal luluh dan mau menerima, serahan PPJ ke kas Daerah sebesar Rp 32 miliar. Kemal tetap yakin besaran seharunya mencapai 36 miliar.

a�?Ya kalau alasan PLN, saya bisa terima, katanya diserahkan segitu (32 Miliar) karena ada warga kota yang menunggak bayar, tapi saya tetap yakin jika semua membayar, harusnya totalnya mencapai 36 miliar,a�? tandasnya.

Plt Sekda Kota Mataram, Effendy Eko Saswito mengatakan pada prinsipnya pertemuan itu berhasil merumuskan beberapa kesepakatan. Selama ini, memang ada perbedaan persepsi antara PLN dan Pemerintah Kota dalam hal ini, Dinas Pertamanan. Pemerintah mengklaim, hanya membayar listrik yang jaringannya telah dikontrak dan dimeterisasi.

a�?Kalau ada di luar itu, masa kita yang bayar,a�? Sindirnya.

Eko pun mengklaim, PLN sudah sepakat. Pada prinsipnya, Pemerintah Kota, tetap akan membayar sesuai tagihan yang tertulis di kontrak daya dan meterisasi. Sementara, untuk 146 titik hasil temuan PLN yang dinilai ilegal, perlu dikaji kembali.

a�?Kalau dari temuan itu (146 titik) ada yang diikutkan, di jaringan yang telah dikontrakkan Dinas Pertamanan, tidak masalah kami bayar. Dan kami siap melegalkan itu, demi pelayanan pada masyarakat,a�? tandasnya.

Sementara, jika ada yang di luar jaringan meterisasi dan kontrak daya PLN, Eko mempersilakan untuk ditertibkan. Dengan catatan itu telah dikaji kembali dan meminta pendapat warga masyarakat yang memanfaatkan PJU itu.

Begitu juga dengan PJU yang berada di lingkungan BTN-BTN di Kota Mataram. Ia tidak mempermasalahkan jika PLN mengambil tindakan tegas. Sebab, ternyata, dari hasil survei itu, banyak sekali fasos dan fasum perumahan harusnya menjadi beban tanggungan developer. Karena statusnya, belum diserahkan pada pemerintah kota.

a�?Ya kalau itu PLN silahkan tagihkan ke pengembangnya, masa ditagihkan ke kita, kecuali ada fasos dan fasum yang memang statusnya sudah diserahkan pada pemerintah, ya tidak masalah, kami bayar. Jadi ini harus diclearkan dulu,a�? tandasnya.

Eko menjamin, kerugian yang diklaim PLN mencapai 570 juta itu tetap dibayar. Hanya saja, tidak saat ini. tetapi menunggu pos anggaran di APBD Perubahan. Jika tidak memungkinkan juga, karena APBD Perubahan kadung berjalan, maka terpaksa pembayaran dilakukan di APBD selanjutnya.

a�?Pada dasarnya kita pasti bayar,a�? tegasnya.

Sementara itu, Asisten Manager Pelayanan dan Administasi PLN Area Mataram, Ridwan Maulana menanggapi permintaan Kadis Pertamanan terkait data PPJ. Ia menolak dikatakan tidak kooperatif.

Ia menegaskan, data itu bisa diminta. Hanya saja, ia berkilah itu teganjal di persoalan komunikasi saja. a�?Sebenarnya bisa, bisa. Tapi ini hanya persoalan komunikasi saja,a�? kata Ridwan terlihat hati-hati bicara.

Begitu juga tudingan terkait penyerahan hasil penarikan PPJ warga yang menguap mencapai kisaran empat miliar, Ridwan tetap berkilah dan mengatakan, realitanya banyak warga yang menunggak bayar.

a�?Kalau semua bayar, saya rasa cukup PPJ, untuk bayar tagihan PJU yang belum terbayarkan pemerintah kota selama ini (senilai 570 juta). Tapi kan masih ada yang menunggak,a�? tandasnya.(cr-zad/r6)

 

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *