Ketik disini

Metropolis

Perda Minuman Beralkohol Ikut Dihapus

Bagikan

MATARAM a�� Puluhan Peraturan Daerah (Perda)A� tingkat provinsi, kabupaten dan kota bermasalah akan dihapus. Tidak saja yang berkaitan dengan iklim investasi. Perda tingkat provinsi yang menyangkut peredaran minuman beralkohol (minol) juga ikut dicabut. a�?Perda provinsi yang menyangkut minol juga sudah kita cabut,a�? kata Kepala Biro Hukum NTB Rusman, kemarin (17/5).

Dijelaskan, alasan penghapusan perda tentang Minol tersebut lantaran pemerintah provinsi tidak memiliki kewenangan untuk membuat aturan tersebut. Aturan itu seharusnya berada di kabupaten/kota. “Perda yang dihapus lebih banyak tentang kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Provinsi tidak bisa mengatur soal Minol karena itu kewenangan kabupaten/kota,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, ada delapan perda tingkat provinsi yang dihapus. Selain perda yang menyangkut peredaran minol, ada pula perda yang menyangkut perlindungan lahan pertanian berkelanjutan atau menyangkut lahan abadi yang notabene baru saja disahkan tahun 2013. a�?Tidak berarti keseluruhan perda itu dicabut, hanya ada beberapa pasal yang dianggap tidak sesuai itu dicabut. Misalnya, perda soal lahan pertanian berkelanjutan itu, hanya dihapus pasal yang menyangkut norma sanksi pidananya karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,a�? papar Rusman.

Tak sedikit perda yang dhapus tergolong masih baru. Misalnya, perda No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan komunikasi dan informatika juga ikut direvisi dengan penghapusan beberapa pasal di dalamnya. a�?Penghapusan itu karena menyesuaian dengan aturan baru yang lebih tinggi,a�? katanya.

Ada pula perda zaman lampau yang ikut dihapus yakni Perda No 6 Tahun 1961 tentang penyertaan modal di Lokasi Golf, Sire, Lombok Barat. Dalam perda itu, Pemprov NTB ikut sebagai pemegang saham namun tidak benar-benar terealisasi hingga saat ini.

Kedepannya, lanjut Rusman, akan lebih banyak lagi perda di provinsi yang potensial untuk dicabut. Terutama yang kaitannya dengan menghambat investasi. Misalnya, perda yang menyangkut izin HO, Amdal, dan lain-lain. a�?Kemungkinan akan ada sekitar lima perda di tingkat provinsi yang potensial dicabut karena menghambat investasi. Tapi kita masih tunggu petunjuk dari pusat,a�? pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan perda di tingkat kabupaten/kota juga sudah dicabut karena bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dan disinyalir menjadi penyebab terhambatnya investasi. Berdasarkan kajian, puluhan perda tadi dinilai justru menambah ruwet birokrasi atau pengurusan izin investasi. Selain itu juga mengatur soal penarikan retribusi. Sehingga, mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah.

Pencabutan perda itu juga sesuai dengan arahan pemerintah pusat. Presiden Joko Widodo sendiri sudah menyerukan agar mencabut aturan-aturan di bawah yang bertentangan dengan aturan lebih tinggi, apalagi sampai menghambat pelayanan publik, termasuk dalam hal investasi. (uki/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *