Ketik disini

Headline Politika

Umar-Amin Sudah Tamat?

Bagikan

MATARAM – DPD Golkar NTB yang dipimpin Suhaili FT memastikan nasib politik Umar Said dan Muhammad Amin di partai berlambang pohon beringin sudah berakhir. Hal itu dikatakan Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB Misbach Mulyadi kepada Lombok Post, kemarin (17/5).

“Kan sudah dipecat dari keanggotaan Partai Golkar dan suratnya sudah disampaikan kepada DPRD NTB, apa lagi, semua sudah berakhir” ujar Misbach.

Misbach yang baru menghadiri rangkaian Munaslub di Bali menegaskan jika rekomendasi Munaslub untuk merehabilitasi kader Golkar yang dipecat dalam Munas Bali beberapa waktu lalu sudah disampaikan.

Terlebih nama-nama mereka juga sudah dibacakan. Mereka adalah Ace Hasan Syadzili, Lamhot Sinaga, Melchias Markus Mekeng, Andi Sinulingga, Lawrence Siburian, Agun Gunandjar Sudarsa, Leo Nababan, Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, Ibnu Munzir, Djasri Marin, Zainudin Amali, Ricky Rahmady Kusumonegoro, Juslin Nasution, Agus Gumiwang dan Nusron Wahid. Ke-17 anggota Golkar itu dipecat lantaran tidak patuh pada pada keputusan partai.

Legislator DPRD NTB periode 2009-2014 itu menegaskan rehabilitasi itu hanya terbatas di pusat dampak perpecahan antara Munas Ancol dan Munas Bali. Sedangkan yang terjadi di NTB merupakan hal yang berbeda. Lagipula, kata Misbach dalam rekomendasi itu tidak menyebutkan DPD.

“Kita lihat saja itu nanti bagaimana, yang jelas keputusan sudah disampaikan dan tinggal ditindak lanjuti,” paparnya.

Disinggung mengenai keputusanA� Mahkamah Partai Golkar terkait pemecatan Umar dan Amin, dia mengaku tidak tahu. Dia yakin tidak ada persidangan apapun di Mahkamah Partai Golkar lantaran semua sedang fokus untuk menyukseskan Munaslub di Bali. Sebab, pihaknya juga belum pernah dilibatkan dalam sidang Mahkamah Partai Golkar tersebut.

Terpisah praktisi hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) NTB Basri Mulyani mengatakan, surat masuk dari DPP dan DPD Partai Golkar kepada DPRD NTB tetap berlanjut. Itu terjadi jika tidak ada surat dari DPP Partai Golkar hasil Munaslub yang menganulir SK DPP sebelumnya.

Menurut dia, secara administrasi SK DPP tidak berkekuatan hukum jika dicabut. Lain halnya jika nantinya Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menganulir SK DPP tersebut.

“Ya kuncinya di tangan Setnov, kalau dalam waktu dekat dia menerbitkan SK yang menganulir SK sebelumnya ya bisa saja tidak berlaku. Tapi tetap berlaku jika tidak ada surat yang menyatakan SK tersebut dicabut,” papar Basri.

Selain itu, SK pemberhentian Umar Said dan Muhammad Amin tidak dapat ditindak lanjuti jika yang bersangkutan menggugat SK tersebut baik melalui Mahkamah Partai maupun melalui pengadilan umum. Menurut Basri, ketentuan itu tercantum dalam Undang-Undang partai politik.

Terkait dengan itu, Basri menilai agar Umar Said dan Muhammad Amin harus dapat membuktikan secara de jure bahwa SK DPP sudah dicabut.

Berbeda dengan Misbach, dia menilai rekomendasi Munaslub tentang rehabilitasi kader yang sudah dipecat juga berlaku hingga daerah. Hanya saja apakah rehabilitasi itu akan ditindak lanjuti segera atau tidak tergantung kebijakan Ketua Umum Partai Golkar terpilih.

“Coba lihat dulu juga isi rekomendasi Munaslub tentang rehabilitasi kader yang dipecat itu, ada ketentuan waktunya atau tidak, atau tergantung kebijakan ketum terpilih,” tandas Basri. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 wholesale jerseys