Ketik disini

Pendidikan

Menumbuhkan Sikap Optimis di Tengah Tarik Ulur Persoalan Hukum Penyiaran Digital

Bagikan

Frekuensi  adalah barang publik, artinya kepemilikan frekuensi merupakan milik setiap orang, untuk dimanfaatkan secara bersama. Alokasi benda tak kasat mata ini telah diatur oleh International Telecommunication Union (ITU), sebuah lembaga di bawah PBB yang membagi jatah alokasi frekuensi bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Selama ini, frekuensi dimanfaatkan untuk kebutuhan komunikasi, seperti penyiaran (radio dan televisi), penerbangan, satelit, militer, sambungan telepon hingga internet.

Alokasi frekuensi untuk penyiaran sebesar 700 MHz. Pemanfaatan pita frekuensi ini sebagian besar digunakan untuk TV analog yang kepemilikannya sebagian besar dikelola oleh pihak swasta yang memiliki power, baik kekuatan politik maupun ekonomi, dan semua penyiaran tersebut terpusat di Jakarta. Berbagai indikasi muatan kepentingan dapat menyusupi program acara yang ditayangkan kepada masyarakat. Pilihan masyarakat dalam mengakses siaran televisi menjadi terbatas.

Penyiaran digital lahir untuk menjawab persoalan keberagaman isi siaran (diversity of content) serta keberagaman kepemilikan hak siaran (diversity of ownership). Inovasi ini lahir sebagai kemajuan dari teknologi penyiaran di dunia. Dalam Geneva Agreement pencanangan digitalisasi penyiaran (yang berarti tidak ada lagi siaran TV analog) disepakati berlaku mulai pada 2015, tetapi toleransi perpindahan bagi Negara-negara yang belum siap hingga 2020. Indonesia termasuk salah satu negara yang menandatangani perjanjian tersebut. Roadmap switch off seluruh TV analog di Indonesia dicanangkan pada 2018.

Teknologi penyiaran digital dinilai efisien dalam pemanfaatan spektrum frekuensi. Satu kanal frekuensi yang saat ini hanya diisi oleh satu channel televisi, nantinya bisa diisi antara empat sampai enam program sekaligus. Sehingga sepuluh program siaran TV Swasta Nasional yang ada saat ini, nantinya hanya menduduki dua atau tiga kanal saja. Sisanya dapat dimanfaatkan oleh penyelenggara TV digital lainnya. Ini mendukung keberagaman kepemilikan hak siaran. Hal ini juga mendorong munculnya banyak perusahaan baru yang akan bergerak di bidang penyelenggara jaringan maupun penyelenggara isi program acara, baik penyelenggara nasional maupun lokal. Dengan demikian, oligopoli ataupun monopoli penyelenggara televisi digital di Indonesia dapat dihindari.

Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai provinsi dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas harus siap dan mengambil peluang dalam era penyiaran digital. Dunia kreatif, seperti memproduksi konten siaran, iklan, dan rumah produksi, dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat NTB. Peluang lain adalah usaha bagi reseller atau distributor set-top-box (alat bantu penerima siaran TV digital). Modal kreativitas yang dimiliki pemuda NTB diyakini dapat menjadikan NTB siap memanfaatkan kanal frekuensi jika keran dunia penyiaran digital dibuka.

Namun dalam perjalanannya izin pelaksanaan penyiaran digital cukup berliku. Siaran TV digital tidak bisa diselenggarakan lantaran belum memiliki payung hukum yang jelas. Akibatnya rencana penyelenggaraan TV digital dihentikan sementara sejak Maret 2015. Satu-satunya harapan terselenggaranya TV digital adalah pada rencana revisi UU No.32 tahun 2002 yang akan menjadi payung hukum pelaksanaan penyiaran digital. Rencana tersebut sudah masuk Prolegnas DPR dan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan pada 2016 ini. Perlu pengawalan dan pengawasan dalam proses tersebut. Regulasi dan proses migrasi televisi analog ke digital harus menjamin diversity of ownership dan diversity of content, sesuai dengan amanat UU Penyiaran Tahun 2002, bahwa frekuensi adalah milik publik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik.

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *