Ketik disini

Sumbawa

Polisi-Jaksa Didesak Tuntaskan Kasus Korupsi

Bagikan

MATARAM – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (GMAK) menggedor Polda NTB, kemarin (19/5). Mereka menuntut kepolisian mengusut dugaan korupsi di Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Koordinator Umum GMAK Fikri Insani mendorong polda mengusut tuntas dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 14 miliar di Sumbawa pada tahun 2012. Diduga penggunaan dana tersebut terdapat penyimpangan.

a�?Kami juga minta publikasikan hasil laporan terkait kasus bansos Sumbawa,a�? tegas dia, kemarin.

Selain itu, pendemo menyoroti kasus dana hibah pada tahun anggaran 2014 dan 2015 yang pernah dilaporkan ke polda. Penggunaan dana Rp 38 miliar itu diduga tidak dilengkapi proposal, SPM, dan SP2D. Namun penanganan kasus tersebut belum juga tuntas.

a�?Kami minta diusut tuntas,a�? desak dia.

Fikri mendesak polda membongkar dugaan korupsi pembangunan proyek infrastruktur di KTC oleh PT Trilion. Menurut dia, proyek tersebut terdapat kelebihan pembayaran dan asuransi Rp 2,6 miliar.

a�?Kelebihan itu berdasarkan hasil audit BPK. Negara dirugikan akibat proyek tersebut,a�? tudingnya.

Setelah puas berorasi di polda, mereka bergerak menuju Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB. Di situ, mereka mendesak juga lembaga adiyaksa menuntaskan perkara dugaan korupsi pada Dikpora Kabupaten Sumbawa Barat (KSB).

Selain itu, massa gabungan mahasiswa dan masyarakat itu mendesak kasus dugaan korupsi Balai Latihan Kerja (BLK) di Poto Tani dituntaskan. Karena, kasus tersebut sudah lama diusut, namun belum juga rampung.

Pendemo meminta jaksa serius menangani sederet perkara dugaan korupsi di Sumbawa maupun KSB. a�?Kami minta kejati menyelesaikan kasus-kasus dugaan korupsi tersebut,a�? desak korlap aksi Irvan Zulfahmi dalam orasinya, kemarin.

Ia menjelaskan, dana Rp 700 juta pada dinas Dikpora KSB tahun 2012 lalu diduga dibawa lari. Pelakunya adalah mantan bendahara saat itu.

a�?Segera publikasikan juga pelaku penyelewengan dana pembangunan BLK,a�? pinta dia.

Diketahui, mantan bendahara yang diduga membawa lari dana berinisial EW. Saat ini, EW sedang menjalani proses pidana karena diduga terlibat kasus pembunuhan H Alfan di Ampenan.

Mantan bendahara ini diduga terlibat kasus korupsi Uang Persediaan (UP) di dinas setempat. Kasus UP ini sedang diselidiki Kejari Sumbawa.

Sementara, juru bicara Kejati NTB I Made Sutapa yang menerima pendemo menjelaskan secara detail penanganan dua kasus tersebut. Ia menegaskan, kasus yang diduga melibatkan mantan bendahara Dikpora KSB ditangani Kejari Sumbawa.

a�?Saat ini kasus tersebut sedang diusut Kejari Sumbawa,a�? katanya.

Terkait kasus BLK Poto Tano, ia menjelaskan, kejaksaan akan turun bersama ahli untuk mengaudit fisik gedung tersebut. Kejaksaan belum memastikan ahli mana yang akan digandeng.

Sebelumnya jaksa sudah meminta ahli dari unram. Namun mereka belum memberikan jawaban atas permintaan yang disampaikan tim penyelidikan BLK.

a�?Jaksa telah bersurat kepada unram untuk audit fisik. Tapi belum ada kesanggupan, bahkan surat tersebut belum ada balasan,a�? kata dia dihadapan pendemo, kemarin.

Untuk itu, jaksa akan mencari alternatif lain. Tim penyelidikan kemungkinan akan menggandeng ahli dari universitas lain dan Dinas Pekerjaan Umum NTB.

a�?Saat ini penyelidik sedang fokus untuk cek fisik,a�? tegasnya.

Diketahui, anggaran pembangunan BLKini berasal dari dana APBN. Nilainya sekitar Rp 3 miliar. Dari anggaran itu berdiri empat bangunan yang kini terlihat kumuh. Gedung itu dibangun secara terpisah diatas hamparan tanah milik pemda KSB. (arl/jlo/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *