Ketik disini

Bima - Dompu Headline

Syukur Kalah, Bupati Cantik Lega

Bagikan

BIMA – Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri merasa lega. Karena, gugatan H Syafrudin HM Nur dan H Masykur (Syukur) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram ditolak.

Majelis hakim menolak gugatan terkait keabsahanA� ijazah paket C atas nama Hj Indah Dhamayanti Putri.

a�?Saya lega dengan putusan PTUN. Ini berkat doa��a dan dukungan masyarakat Kabupaten Bima,a��a�� ungkapnya di Kantor Bupati Bima, kemarin (19/5).

Keputusan majelis hakim PTUN atas perkara itu, katanya, sudah tepat. Ia siap menghadapi jika penggugat belum puas dan melakukan upaya banding.

a�?Silakan (banding), itu hak penggugat. Kita tidak takut,a��a�� tegas bupati perempuan pertama di Bima ini.

Sebagai warga negara yang baik, Dae Dinda sapaan akrabnya, siap menghadapi upaya banding tersebut. Ia optimis hukum tetap berpihak pada yang benar.

a�?Kita sama-sama lihat nanti. Apa mereka serius ajukan banding atau tidak,a��a�� ujarnya.

Penasehat Hukum Hj Indah Dhamayanti Putri, Ilyas Sarbini mengatakan, banding itu hak penggugat. Alasannya, karena tidak menerima putusan PTUN Mataram.

a�?Kami siap melayani jika penggugat banding,a��a�� tegasnya.

Menurut dia, putusan PTUN Mataram atas sengketa ijazah paket C itu sudah tepat. Karena penggugat dianggap tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tergugat. Terlebih lagi, merasakan dampak langsung dengan terbitnya ijazah tersebut.

a�?Kita tidak masalah jika mereka banding. Tapi kalau bisa upaya itu ditahan, karena berimplikasi pada masyarakat Kabupaten Bima,a��a�� harapnya.Ia menjelaskan, jika upaya hukum terus dilakukan. Tentu efeknya terhadap pembangunan daerah.

a�?Sebaiknya kita bersatu. Jangan lagi ada pengkotak-kotakan,a��a�� ajak dia.

Gugatan dinilai tidak mempengaruhi hasil Pilkada. Karena pemilihan kepala daerah oleh KPU sudah dilewati dan telah ditetapkan pemenangnya.

Ia menjelaskan, H Syafrudin HM Nur dan H Masykur sebelumnya berupaya menggugat KPU Bima. Namun, gugatan itu ditolak PTUN Mataram karena materi gugatan telah dilewati.

a�?Mereka mengajukan gugatan beberapa hari setelah KPU menetapkan pemenang Pilkada. Karena itu materi gugatan ditolak,a��a�� jelasnya.

Pasangan Syukur kemudian melanjutkan gugatan pada Dikpora Kabupaten Dompu dan kliennya Hj Indah Dhamayanti Putri. Karena saat ujian paket C di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Dompu, Dae Dinda dianggap tidak hadir. Dikpora Kabupaten Dompu digugat lantaran mengeluarkan ijazah tersebut.

a�?Jadi jelas gugatan itu tidak berefek pada Pilkada. Karena hanya persoalan ijazah,a��a�� terangnya.

Ditanya ada unsur pidana dalam kasus itu mengingat penggugat berniat melaporkan secara pidana?A� Ilyas menegaskan, tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut.

a�?Jika ingin melapor secara pidana silakan saja. Tapi pelanggaran pidananya dimana,a��a�� tanya mantan anggota KPU NTB ini.

Kliennya, kata Ilyas, memperoleh ijazah tersebut dengan melewati tahapan yang berlaku. Mulai dari proses pendaftaran hingga mengikuti ujian nasional untuk mendapatkan ijazah.

a�?Kita punya bukti, klien kami mengikuti ujian. Bahkan tercatat dalam buku induk Dikpora Dompu,a��a�� tandasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum penggugat, Syamsudin menegaskan, pihaknya akan mengambil upaya banding atas putusan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram.

a�?Putusan hakim PTUN Mataram Nomor 03/G/2016/PTUN Mtr masih sumir. Kami akan mengajukan banding ke PTTUN Surabaya,a�? tegasnya, kemarin (18/5). (dam/r1)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *