Ketik disini

Headline Politika

Umar Said Semakin Pede

Bagikan

MATARAM – Ketua DPRD NTB H Umar Said tidak begitu saja menerima pemecatan Partai Golkar. Dia memanfaatkan momentum Munaslub Partai Golkar yang mengusung semangat rekonsiliasi.

Umar mengaku sudah memperoleh surat dari Bidang Hukum dan HAM Partai Golkar terkait rehabilitasi status keanggotaannya di Partai Golkar. Surat bernomor B.335/GOLKAR/V/2016 yang ditujukan kepada Ketua Umum Partai Golkar merupakan laporan hasil rapat dengar pendapat Bidang Hukum dan HAM.

Dalam surat laporan tersebut menyebutkan jika Bakum HAM DPP Partai Golkar telah memanggil 21 orang. Diantaranya, terdapat empat orang kader Golkar NTB yakni H Umar Said, H Muhammad Amin, A. Rahman Alimudin, Abdul Haji, dan Agus Salim.

Isi surat tersebut isinya merehabilitasi dan mengembalikan status keanggotaan beberapa kader Golkar. Diantaranya, Muhdin Musa, Rizal, Muhammad Tahir Lakimi, Arief Purwanto, A Rahman Alimudin, Agus Salim, Abdul Haji, H Umar Said, dan H Muhammad Amin.

Tidak hanya itu, dalam surat tersebut juga menyatakan merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepengurusan DPD Partai Golkar NTB berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya No KEP. 343/DPP/GOLKAR/IX/2014 Tanggal 15 September 2014 dan menyatakan punya hak suara pada Munaslub tahun 2016 di Bali.

Surat yang ditanda tangani Aziz Syamsuddin selaku Wakil Ketua Umum dan Edison Betaubun selaku Ketua itu ditembuskan kepada Sekjen DPP Partai Golkar, Ketua Bidang OKK,Ketua PP Wilayah Tengah II DPP Partai Golkar, dan Ketua PP Wilayah Timur DPP Partai Golkar. “Sudah jelas kan ada surat rehabilitasi itu. Kami tinggal menunggu tindak lanjut dari DPP Partai Golkar hasil Munaslub Bali,” kata Umar Said kepada wartawan, kemarin (19/5).

Dia optimistis DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto menindak lanjuti rekomendasi Munaslub. Salah satunya merehabilitasi kader Partai Golkar yang dipecat. Dia membenarkan jika rehabilitasi tersebut tidak saja berlaku terhadap kader di DPP melainnya juga di daerah.

Terpisah Ketua Harian DPD Partai Golkar NTB H. Misbach Mulyadi mengatakan, pihaknya tetap mengacu pada keputusan DPP Partai Golkar sebelumnya. Dia tetap pada pendiriannya jika tidak ada rapat apapun dari Mahkamah Partai Golkar menyangkut persoalan itu. “Ya silakan saja, tapi kan semua kepengurusan hasil Munas Bali yang diketuai Aburizal Bakrie sudah demisioner,” paparnya.

Terkait dengan itu, pihaknya sudah menemui pimpinan DPRD NTB untuk mendesak agar menindak lanjuti SK DPP Golkar terkait PAW Umar Said. Baik dari jabatan Ketua maupun dari anggota DPRD NTB. Menurut dia, pimpinan DPRD NTB seyogyanya menghormati keputusan Partai Golkar.

DPD Partai Golkar NTB juga sudah menggelar rapat untuk menyikapi hal itu. Nantinya, seluruh anggota Fraksi Golkar DPRD NTB pun akan mempertanyakan tindak lanjut dari SK DPP Partai Golkar tersebut. (tan/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *