Ketik disini

Praya

Ikut Pilkades PNS Tak Harus Mundur

Bagikan

PRAYAA�– DPRD Lombok Tengah (Loteng), menyiapkan Rp 2,4 miliar, untuk mensukseskan Pilkades serentak, akhir tahun ini. Dari hasil verifikasi Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) setempat, ada 14 desa yang akan melaksanakan pesta demokrasi ditingkat akar rumput itu.

a�?Kami mendukung penuh pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini,a�? kata Ketua Komisi I DPRD Loteng Samsul Qomar, kemarin (24/5) diruangannya.

Didampingi Wakil Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Rifai. Qomar mengatakan, dana sebesar Rp 2,4 miliar itu, diperoleh dari sisa anggaran Pilkada tahun 2015 lalu, di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Total yang digelontorkan mencapai Rp 23 miliar lebih. Sisa anggaran itu pun, saat ini tersimpan di kas daerah Rp 1,3 miliar dan kas KPU Rp 1,2 miliar.

a�?Mudah-mudahan dana sebesar itu, cukup untuk membackup Pilkades. Kalau pun kurang, nanti kita pikirkan lagi. Yang penting, penyelenggaraannya sukses dan aman,a�? ujarnya.

Untuk mengetahui secara detail kebutuhan teknis maupun non teknis, pihaknya dalam waktu dekat ini, akan mengundang komisioner KPU, BPMD, bagian hukum, kepolisian dan TNI.

a�?Yang lebih paham dan berpengalaman soal ini yaitu, KPU. Mereka kita minta turut serta membantu,a�? katanya.

Apalagi, terang politisi Demokrat tersebut, dalam ketentuan Perda Nomor I Tahun 2016 tentang, penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa, setiap calon kades wajib mengantongi 10 persen fotokopy KTP atau identitas lainnya, dari jumlah penduduk yang ada di desa masing-masing.

a�?Bagi yang merasa pegawai negeri sipil (PNS) ingin mencalonkan diri, maka bisa mengajukan cuti. Sedangkan, TNI/Polri harus mundur,a�? terangnya.

Ketentuan itu, tambahnya sudah disesuaikan dengan aturan di atasnya, sehingga tidak perlu dipermasalahkan lagi. Yang penting, dewan mendukung 100 persen Pilkades serentak tahun ini. a�?Alhamdulillah, dari 14 desa yang menyelenggarakan Pilkades. Sebagian sudah menyelesaikan urusan teknisnya masing-masing,a�? sambung Wakil Ketua Komisi I DPRD Loteng Ahmad Rifai.

a�?Itu artinya, mereka sudah siap. Tinggal, kita memberikan dukungan dana saja. Mohon kedepankan keamanan,a�? tambah politisi PKS tersebut.

Sementara itu, mantan kepala desa Puyung, Jonggat, yang akan berlaga lagi dalam Pilkades tahun ini, H Hermanto mengatakan aturan yang menyangkut pelaksanaan Pilkades yang dimaksud terlalu politis. Terbukti, adanya kelonggaran bagi PNS, untuk ikut bertarung. Harusnya, mereka mundur dari status abdi negara, bukan sebaliknya cuti.

a�?Tolong ini ditinjau ulang, atau diatur kembali dalam Perbup. Termasuk, syarat 10 persen fotokopy KTP itu. Jangan membuat aturan yang membuat masalah sosial,a�? katanya, terpisah.(dss/r3)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *