Ketik disini

Giri Menang Headline

PAD Lobar Terpangkas Lagi

Bagikan

GIRI MENANG – Retribusi tarif menara telekomunikasi telah dihapus Mahkamah Konstitusi (MK). Imbasnya Pemkab Lombok Barat berpotensi mengalami penurunan pendapatan dari menara telekomunikasi.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Lombok Lobar Akhmad Saikhu mengatakan, target retribusi untuk menara telekomunikasi sekitar Rp 1,5 miliar. Adanya penghapusan tarif retribusi menara telekomunikasi bisa membuat menurunnya pendapatan untuk pemkab.

a�?Memang ada perbedaan, tapi tidak terlalu jauh dengan target yang kita tetapkan,a�? kata Saikhu.

Beberapa waktu lalu, MK mengabulkan judicial review terhadap pasal 124 di UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pasal tersebut mengatur retribusi maksimal 2 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP).

Adanya penghapusan pasal 124, membuat pemkab menyesuaikan. Pemkab harus menghitung kembali tarif yang akan dikenakan untuk setiap menara telekomunikasi di wilayah Lobar.

a�?Ya harus ada formulasi baru untuk menghitung itu dengan mengacu putusan MK,a�? kata Saikhu.

Saikhu menjelaskan, untuk tarif baru pihaknya lebih dulu menetapkan tarif dasar berdasarkan operasional. Dari sana, akan dikombinasikan dengan tata ruang, faktor keamanan, hingga ketinggian menara.

a�?Hasilnya ketemu angka rata-rata retribusi Rp 7,1 juta per menara per tahun,a�? jelas dia.

Tarif retribusi baru ini telah diserahkan ke DPRD Lombok Barat. Guna dimasukkan dalam revisi Perda Lombok Barat Nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. a�?Sedang berproses di dewan,a�? tandasnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Lombok Barat Indra Jaya Usman mengatakan, pihaknya memang sedang melakukan evaluasi untuk Perda Lombok Barat Nomor 3 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum. Namun tidak hanya terkait dengan retribusi menara telekomunikasi saja.

a�?Retribusi menara telekomunikasi itu bisa jadi pintu untuk mengevaluasi seluruh jasa umum yang diatur,a�? kata Usman.

Menurut Usman, Perda Jasa Umum sudah saatnya ditinjau ulang. Apalagi usia perda ini sudah masuk lima tahun. a�?Jadi sudah saatnya untuk ditinjau ulang,a�? ujarnya.

Usman mengatakan, selama ini belum terlihat manfaat dari perda jasa umum. Padahal perda ini berkaitan erat dengan unsur pelayanan. Dimana pemkab mengatur retribusi pelayanan puskesmas, sampah, parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, biaya cetak peta, penyediaan atau penyedotan kakus, dan pengendalian menara telekomunikasi.

a�?Retribusi ini kan bukan pajak, jadi harus dikembalikan langsung dalam bentuk pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,a�? tandasnya.(dit/r6)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *