Ketik disini

Tanjung

Pemprov Dituding Tebang Pilih

Bagikan

TANJUNG-Pemprov NTB akhirnya bertindak tegas. Kemarin (25/5), tim gabungan menertibkan bangunan yang berada di atas aset milik Pemprov NTB yang berada di Gili Air. Ratusan personel gabungan terdiri dari Satpol PP NTB, Polda NTB, Polres Lobar, Satpol PP Lombok Utara, dan TNI tampak menyisir seluruh bangunan yang akan ditertibkan.

Pantauan koran ini, aparat gabungan tiba di Gili Air sekitar pukul 10.00 Wita. Begitu tiba di lokasi, 70 buruh yang dipekerjakan sebagai pembongkar bangunan mulai bekerja dengan pengawalan ketat tim gabungan.

Beberapa pemilik bangunan tampak sudah mengosongkan bangunan yang akan ditertibkan. Namun ada juga beberapa pemilik bangunan yang baru memindahkan barang-barangnya ketika aparat sudah berdatangan.

Aksi penertiban ini tidak luput dari protes pemilik bangunan. Pasalnya, tidak semua bangunan dirobohkan, masih ada beberapa bangunan yang dibiarkan berdiri meskipun itu juga berada di atas lahan aset milik pemprov. a�?Saya bingung ini penertiban apa sebenarnya,a�? tanya salah seorang pemilik bangunan, Lindawati.

Menurutnya, jika memang penertiban mengacu pada bangunan yang melanggar roi pantai maka seluruh bangunan yang melanggar ditertibkan. a�?Seharusnya dari timur ke barat itu semua dihancurkan. Ini juga ada satu bangunan kenapa tidak dirobohkan padahal di sebelahnya semua dirobohkan,a�? keluhnya sambil menunjuk bangunan bernama Cabalito yang masih berdiri tegak.

Beberapa bangunan besar seperti milik Paradiso I, Paradiso II, Tanjungan, dan The Beach Club diratakan dengan tanah. Terlihat pula beberapa bangunan kecil semi permanen ikut dirobohkan.

Kegiatan ini cukup menyita perhatian wisatawan yang saat itu tengah berlibur di Gili Air. Pasalnya, tumpukan bangunan bekas bongkaran dibiarkan begitu saja.

Sementara itu, Kabid Pengelola Aset BPKAD NTB Munaim berdalih penertiban yang dilakukan ini adalah untuk bangunan yang berada di atas aset milik pemprov bukan pelanggaran roi pantai.

Ada 15 bangunan yang ditertibkan terdiri dari bangunan permanen dan semi permanen.

Terkait bangunan yang tidak ikut ditertibkan, Munaim mengklaim pemilik bangunan yang tidak ditertibkan tersebut sudah memilih jalan kerja sama dengan pemprov. a�?Ini penertiban bangunan illegal yang berdiri di atas lahan pemprov bukan eksekusi,a�? tandasnya.

Ditambahkan, pemprov kedepannya membuka pintu kerja sama bagi siapa saja pengusaha di Gili Air. Khususnya di lahan aset milik pemprov dalam bentuk sewa.

Terpisah, Kasat Pol PP NTB Ibnu Salim pada wartawan mengungkapkan hal berbeda. Ada tiga bangunan dengan kontruksi permanen dan 13 bangunan semi permanen terbuat dari bedek yang ditertibkan. a�?Semua kita tertibkan tidak ada pengecualian,a�? ungkapnya.

Namun Ibnu mengklaim bangunan yang tidak ikut dibongkar saat ini yakni Cabalito juga akan tetap dibongkar. Tetapi pembongkaran akan dijadwalkan ulang karena bangunan tersebut permanen dan berkontruksi dua lantai. a�?Semua bangunan yang ada di aset pemprov di lahan seluas 3,2 hektare akan ditertibkan,a�? katanya.

Selanjutnya, setelah pembongkaran ini pemprov membuka diri untuk menjalin kerja sama dengan pengusaha. a�?Kalau sekarang kan ini oknum yang memanfaatkan dan menguasai aset milik pemprov,a�? tutur mantan Penjabat Bupati Loteng ini.

Dengan penataan aset ini, Ibnu mengatakan, bisa berdampak baik bagi penilaian untuk mempertahankan WTP.

Proses pembongkaran sendiri berlangsung hingga pukul 16.00 Wita, ini dikarenakan pembongkaran hanya dilakukan dengan alat-alat seadanya sehingga membutuhkan waktu lebih lama. (puj/r9)

Komentar

Komentar

Tags:

Anda mungkin juga suka

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *